TENGGARONG- Jelang akhir tahun, banyak Tenaga Harian Lepas(THL) yang diberhentikan oleh OPD di lingkup Pemkab Kukar. Forum Tenaga Honor Kukar (FTHK)  mengaku tak berdaya untuk memperjuangkan THL yang tidak diperpanjang kontraknya di tahun depan.

“Ada saja THL yang diberhentikan oleh OPD, pas kita telusuri penyebab diberhentikan, ternyata puluhan THL tersebut indisipliner alias jarang masuk kantor. Jadi, kami tidak bisa mempertahankan THL yang indispliner, kami serahkan sepenuhnya ke OPD,” kata Ketua FTHK, Ali Rohman kepada Koran Kaltim, kemarin.

Ali mengatakan, sampai saat ini kebijakan perekrutan THL belum menjadi satu pintu di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kukar. Prosesnya cukup panjang. Kualifikasi THL dibeda-bedakan dengan Peraturan Bupati (Perbup)..

“THL administrasi dan THL fungsional beda, seperti THL Satpol PP, RSUD, Dinkes dan Disdikbud, THL fungsional berbeda standar gajinya dengan THL administrasi, gaji THL bidan lebih besar dari THL administrasi,”jelasnya.

Ali menambahkan, gaji THL administrasi sangat tidak cukup dengan kondisi sekarang. Harga-harga serba naik sementara standar gaji THL lulusan SMA sebesar Rp830 ribu per bulan. Sedangkan THL lulusan sarjana bergaji Rp975 ribu per bulan. 

FTHK, kata dia, belum memperjuangkan kesejahteraan THL karena kondisi daerah yang masih defisit. “Kami masih dipertahankan bekerja tahun depan sudah bersyukur, kami sudah telusuri penggajian THL di tahun depan ternyata aman, kami telusuri sampai ke DPRD juga masih aman, berarti kita masih dipertahankan,”ujarnya.

Ali berpesan kepada THL yang masih diperpanjang kontraknya untuk tetap disiplin. Diharapkan kondisi perekonomian Kukar membaik dan berdampak terhadap kesejahteraan THL. (ran)