TENGGARONG – Sisa dana Kas Daerah (Kasda) Pemkab Kukar di minggu pertama Januari 2018 ini tersisa hanya sekitar Rp 50 miliar saja. Jumlah ini tentu tidak bisa meng-cover kegiatan rutin Pemkab Kukar.

“Sisa dana sekarang Rp 50 miliar, itu untuk generik aja lagi,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daereah (BPKAD) Kukar, Ahyani Fahdianur Diani, Senin (8/1).

Ahyani mengungkapkan, saat ini Pemkab masih melakukan pengecekan dana transfer Kukar ke Jakarta, terutama dana kurang salur 2017 dan dana transfer triwulan I 2018 ini. Sebab pusat belum sepenuhnya merealisasikan dana transfer Kukar di 2017.

Kukar masih memiliki sekitar Rp 600 miliar dana kurang salur di 2017 lalu, besaran dana transfer ini didominasi Dana Bagi Hasil (DBH). Terlebih dana transfer triwulan III sebagian belum direalisasikan, sementara dana triwulan IV tidak ada sama sekali.

“Dana kurang salur kita di 2017 itu Rp 600 miliar yang terdiri dari pajak, termasuk DBH paling dominan. Dana triwulan III 2017 tidak semua, triwulan keempat tidak direalisasikan sehingga masih ada kurang salur. Hanya mereka (Pusat, Red) menghitungnya di tahun sekarang ini,” bebernya.

Ia pun mengharapkan dana transfer terutama triwulan I 2018 bisa direalisasikan di awal atau pertengahan, bukan diakhir triwulan. Jika realisasi transfer dilaksanakan di akhir Maret atau April 2018 maka TPP atau gaji PNS Kukar terancam atau bahkan mengalami keterlambatan pembayaran.

Bukan hanya persoalan dana transfer yang mandek, Kukar juga dihadang dengan utang kepada pihak ketiga. Bahkan ada piutang di 2015, 2016 dan 2017 belum dibayarkan hingga sekarang.

“Potensi utang 2017 saja sekitar Rp 200 miliar, kurang lebih. Sementara di 2015 dan 2016 Rp 45 miliar lebih,” ungkapnya.

Hanya saja, lanjut Ahyani, Pemkab masih melakukan verfiikasi terhadap nilai utang dan kemungkinan minggu verifikasi tersebut selesai dilaksanakan. “Minggu ini selesai,” beber Ahyani kepada Koran Kaltim. (ami)