TENGGARONG–DPRD Kutai Kartanegara mengingatkan tujuh pimpinan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilantik pada Senin (8/1) lalu, agar bekerja profesional.  Anggota Komisi I DPRD Kukar Salehudin mengatakan, perencana-an kegiatan di masing-masing OPD harus matang. 

“Khususnya kadis PU. Di PU itu amburadul perencanaanya, suka adendum kontrak di tengah jalan, final quantity di tengah jalan, pilih konsultan perencanaan dan pengawasan yang tidak korup. Kita sudah pegang datanya, kalau tidak perbaiki DPRD sendiri yang langsung melapor,” tegas Saleh kepada Koran Kaltim, kemarin. 

“Begitu juga Dinas Perhubungan. Proyek besar-besar,  selamat untuk Anda semua. Buka mata telinga dan hati, contoh di depan mata sudah ada,” cetusnya.

Menurut Saleh, buruknya perencanaan di PU, Bappeda, dan OPD lain berimbas pada defisit, yang mana hampir 90 persen proyek tidak selesai. 

“Lihat Sebimbingan, lihat CBD, lihat Pelabuhan Samboja, lihat pelabuhan Muara Badak, lihat Dermaga Kukar, lihat Jl Jongkang, lihat MYC tahap II. Semua tidak rampung, nilainya Rp3,2 triliun,” ungkap Saleh.

“Proyek turap Desa Gunung Sari, Kecamatan Tabang tahun 2012/2013 nilai Rp10 miliar cuma ada pancang yang datang ditumpuk dan tidak dipasang. Kami DPRD saat reses sempat malu menjelaskan di depan tokoh masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Saleh, ini tantangan OPD strategis dalam membenahi carut-marut yang selama ini terjadi, termasuk Plt Bupati Kukar Edi Damansyah.

“Tantangan kepala OPD yang baru dilantik, karena jabatan Anda dilelang, tentunya ini tantangan juga bagi Plt bupati,” tegas Saleh. (hei)