TENGGARONG – Mujakir Junaedi (37), Aparatur Sipil Negera (ASN) yang bertugas sebagai di Satpol PP Kutai Kartanegara (Kukar) yang sebelumnya diduga terlibat kasus teroris balik melawan.

Ia ternyata tidak terbukti terlibat kasus teroris, belakangan ia kemudian dijerat UU Darurat karena kepemilihan senjata api. Lagi-lagi ternyata senjata itu hanya senjata mainan. Lantas setelah terlibat kasus hukum, bagaimana status Mujakir Junaedi di Pemkab Kukar?

“Secara kedinasan kami belum dapat surat resmi tentang status yang bersangkutan dari pihak berwenang (kepolisian),” kata Fida Hurasani, Kepala Satpol PP Kukar.

Namun,  kata dia, Satpol sudah mempertanyakan status ASN Mujakir Junaedi ke Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) melalui surat yang disampaikan beberapa waktu lalu.

“Kita tunggu saja hasil koordinasi kami dengan BKD (Sekarang BKPPD, Red) tentang penjelasan status yang bersangkutan, berdasarkan fotokopi surat penahanan yang ditujukan pada keluarga yang bersangkutan yang diberikan ke kami,” beber Afe, sapaan akrabnya.

Hanya saja, Afe menegaskan jika Mujakir Junaedi masih berstatus anggota atau ASN Satpol PP Kukar sesuai dengan aturan yang berlaku. 

“Nantinya akan disesuaikan dengan PP (Peraturan Pemerintah) yang berlaku sampai ada keputusan hukum tetap atau inkrah. Yang pastinya kami menunggu arahan dari BKD untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan secara administrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPPD Kukar Jane Zulkarnaen mengaku belum mempelajari kasus Mujakir Junaedi ini. “Suratnya ada tapi saya belum pelajari, nanti dipelajari dulu,” terangnya. (ami)