TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) sepertinya ingin menyelesaikan persoalan lahan yang menghambat pembangunan jalan Jongkang-Samarinda, Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kukar. 

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar bahkan sudah meminta Pengawalan dan Pengamanan (Walpam) terkait proses inventarisasi dan pembayaran lahan pada Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar pada 2017 lalu.

Namun, akibat kendala anggaran, pembebasan belum terealisasi. Hal ini disampaikan Ketua TP4D Kejari Kukar, Herya Sakti Saad. “Dinas PU meminta Walpam dari TP4D Kukar terkait kendala bagaimana eksekusi pembebasan lahan,” katanya.

Hasilnya, inventarisasi yang dilaksanakan TP4D bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kukar medapati sekitar 180 pemilik lahan yang harus dibayarkan dengan biaya sekitar Rp 70 miliar.

“Inventarisis ini terkait legalitas tanah sebagai dasar membayar dan itu harus CnC (Clear and Clean). Perkembangannya,  2017 inventarisasi sudah berlangsung, tapi tidak ada biaya, makanya di-pending. Tinggal di 2018 ini apakah dianggarkan atau tidak, itu tanggung jawab Pemkab untuk melaksanakan eksekusi,” bebernya.

Invetarisasi ini juga membantu Pemkab jika ada makelar tanah yang mencoba memainkan harga tanah. “Lahannya itu nilainya sekitar Rp 70 miliar untuk pembebasan lahan warga. Ini sesuai permintaan PU minta Walpam untuk inventarisasi pembebasan lahan. Kita membantu penyelesaian masalah,” tegasnya. (ami)