TENGGARONG—Pemkab Kutai Kartanegara merogoh uang persediaan (UP) untuk mengatasi persoalan krisis BBM yang dikeluhkan Bidang Kebersihan Dinas Perumahan dan Pengembangan Pemukiman(DPPP) Kukar.

“Untuk pembelian BBM truk sampah aman kok, sudah kita tandatangani kuitansi Uang Persediaan(UP) dua hari yang lalu, jadi sudah bisa digunakan,”kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kukar, Ahyani Fahdiannur, kepada Koran Kaltim di Kantor Bappeda Kukar, kemarin. 

Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kukar ini menambahkan, belanja BBM bidang kebersihan merupakan belanja rutin dan wajib karena untuk kepentingan publik. Jadi, sudah disiapkan pos anggarannya.

Keterlambatan pencairan dana pembelian BBM tersebut, terang dia, hanya faktor administrasi saja. OPD yang mengurusi bidang kebersihan terlambat mengajukan permohonan. 

Berapa besaran dana yang disiapkan untuk pembelian BBM truk sampah tersebut, Ahyani justru mengaku tidak mengetahui jumlah pasti.

“Besarannya saya nggak tahu, tapi aman kok untuk triwulan pertama, cukup sampai Maret nanti, jika memang UP-nya habis, maka bisa ditalangi dulu, yang nantinya akan mengajukan permohonan Ganti Uang (GU),”ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Kebersihan DPPP Kukar, Rina Wardani mengatakan, sering terjadinya penumpukan sampah di kota Tenggarong baru-baru ini akibat dana untuk membeli BBM truk pengangkut sampah tidak tersedia.

“Kita belum ada dana buat beli BBM pengangkut sampah,  makanya terjadi penumpukan sampah di beberapa tong sampah,”ujar Rina.

Rina memaparkan, untuk membeli BBM jenis solar untuk truk pengangkut sampah butuh Rp24 juta per bulan. Itu belum untuk kebutuhan bensin bagi  pengangkut sampah jenis motor  yang masuk ke dalam gang-gang. (ran)