TENGGARONG –Peraturan Presiden Nomor 87/ 2016 tentang  Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli belum sepenuhnya mengurangi praktik pungutan liar (Pungli). Masih banyak kasus Pungli yang dikeluhkan di Kutai Kartanegara.

Pada 2017 lalu, telah ditemui  5 kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pungli oleh Tim Saber Pungli Polres Kutai Kartanegara khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pelayanannya bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Dinas Ketenagakerjaan.

Banyaknya keluhan masyarakat yang diterima, Tim Saber Pungli Kukar mengadakan inspeksi dan Sosialisasi Pencegahan Pungli di ruang rapat Disdukcapil Kukar, kemarin. 

Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kukar, Ondo Mulatua P. Purba yang bertugas di Tim Saber Pungli, mengatakan, Pungli itu harus dilihat dari sudut pandang hukum normatif dan berawal dari kesadaran pribadi para pelaku. administrasi dan pelayanan. 

Sekretaris Disdukcapil, Hardiansyah menyoroti soal penggunaan calo. Menurutnya calo atau jasa perantara tersebut meminta sejumlah uang untuk keuntungan pribadi. “Saya pernah dimaki sama masyarakat, lantaran dikira melakukan pungli, setelah ditanya baik-baik, ternyata orang itu menggunakan calo yang minta biaya ratusan ribu, padahal gratis,” jelas Hardianyah.

Namun, keberadaan calo dianggap ‘membantu’. “Masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen kependudukan menjadi terbantu sehingga pemutakhiran data penduduk rampung,” katanya. 

Menanggapinya, Ondo menilai sebaiknya para calo itu membekali diri dengan surat kuasa dari warga yang diwakilinya.  (rf218)