TENGGARONG –  Anggota Presedium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kutai Kartanegara Abdul Rasid meminta maaf jika selama ini KAHMI dan HMI kerap  berbeda pendapat dengan Pemkab Kukar. 

Beda pendapatan tersebut sebagai bentuk masukan yang positif terhadap pembangunan Kukar ke arah yang lebih baik.

“Kami akui sering berbeda pendapat dengan Pemkab Kukar, tapi jangan dianggap ini sebagai bagian dari anti pemerintah,” kata Rasid saat halal bihaal KAHMI dan FORHATI Kukar sekaligus pelantikan pengurus HMI Kukar periode 2017-2018.

Menurut Rasid, perbedaan pendapat yang selama ini kerap terjadi sebagai bentuk komitmen mengawal pemerintahan  yang pimpin Bupati Rita dan Wabup Edi Damansyah, serta sebagai sumbangsih pemikiran alumni HMI yang tersebar dari berbagai profesi di Kukar.

“Kepada kader HMI agar serius mengemban sebagai mahasiswa, ruang bekreativitas dan berinovasi sudah terbuka bagi kader HMI di Kukar,” terang Anggota DPRD Kukar ini.

Ketua HMI Kukar, Andi Fadli mengatakan secara nasional, Indonesia sedang mengalami problem yang belum terselesaikan sampai tingkat daerah, yakni masalah defisit anggaran. Di Kukar, defisit sudah terjadi selama tiga tahun. Kondisi ini diperparah dengan belum maksimalnya PAD yang didapat Kukar. Selama ini, PDA Kukar hanya berada di kisaran Rp300 miliar per tahun. 

“Pemkab Kukar saatnya mulai pengembangan ekonomi kreatif, sambil tetap berjuang menuntut keadilan dari Pemerintah Pusat. Kukar yang menymbangkan ratusan triliun per tahun untuk negara yang kembali ke Kukar sangat kecil, hanya kisaran Rp3 trliun saja. Ini namanya pusat tidak adil terhadap daerah penghasil,” jelasnya. (ran)