TENGGARONG – Pelabuhan samboja di Kelurahan Ambarawang Laut, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) ternyata memiliki potensi pendapatan yang cukup besar jika bisa segera difungsikan.

Berdasarkan hitungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), jika pelabuhan samboja dioperasikan dengan optimal oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tunggang Parangan, maka dalam setahun bisa mendapatkan Rp 600 miliar, bahkan lebih.

“Potensi pendapatan dalam setahun bisa mencapai Rp 600 Miliar jika nanti optoimal, mungkin lebih,” kata Kepala Bapenda Kukar, Totok Heru Subroto.

Pemkab saat ini memang tengah mengoptimalkan semua potensi yang bisa digali sebagai pendapatan daerah, apalagi dalam kondisi defisit anggaran Pemkab Kukar yang mencapai Rp 1,2 triliun. Hanya saja, kata Totok, potensi pendapatan tersebut baru simulasi karena dihitung dari semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Samboja dan Muara Jawa.

“Potensi itu ada karena  batu bara sekarang itu jika mau keluar harus memutar lewat Dondang (Muara Jawa), biayanya mahal. Kalau pelabuhan operasi maka pengusaha jelas milih di situ karena dekat,” ungkapnya.

Saat ini, hasil inventarisir Pemkab Kukar ada sekitar 20 Kuasa Pertambangan (KP) atau IUP di wilayah tersebut. Hasil komunikasi Perusda Tunggang Parangan, sudah ada 12 KP berminat untuk mengalihkan batu baranya pelabuhan samboja.

“Hanya sekarang tinggal legalitas dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk pengelolaan,” bebernya.

Namun, lanjut Totok, jika legalitas pengelolaan pelabuhan samboja sudah didapat maka seharusnya pelabuhan tersebut sudah bisa dioperasikan jika ada lokasi untuk stockpile dan konveyor. “Di FS (Feasibility Study, Red) itu memang untuk batu bara dan sawit. Maksud saya, seharusnya pelabuhan itu sudah bisa operasi tanpa menunggu tuntasnya pembangunan,” bebernya.

Pengelolaan pelabuhan samboja tersebut memang diserahkan ke Perusda Tunggang Parangan. Namun dalam pengelolaan itu Perusda harus mengandeng pihak ketiga. Saat ini, PT Pelindo IV disebut paling siap digandeng untuk pengelolaan pelabuhan tersebut.

“Pembangunan pelabuhan itu mestinya sudah selesai, untuk legalitasnya itu sedang dibahas Pemkab. Tapi jelasnya itu ditanya ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, karena mereka yang punya proyek itu,” tambah Suratman Mustakim, Direksi Tunggang Parangan. (ami)