TENGGARONG – Wacana penghapusan pendidikan gratis untuk tingkat sekolah menegah atas (SMA) sederajat pasca pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi semakin menguat setelah tidak adanya lagi Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (Boskab).

“Boskab dari APBD yang biasanya diberikan untuk SMA dan SMK mulai 2017 sudah resmi dicabut,”  kata Kabid Pendidikan SMP, Tulus Sutopo.

Dengan pencabutan ini, tentu membuat pendapatan sekolah berkurang. Sebab selama ini sekolah hanya bergantung pada Bosnas dan Boskab. Tentu pihak sekolah harus memutar otak untuk mendapatkan pemasukan guna melaksanakan kegiatan operasional sekolah.

Salah satunya melalui pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan. Kondisi ini pun sudah terbukti di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

“Boskap itu dulu (Saat kewenangan pendidikan SMA di Kabupaten) untuk SMA itu Rp800 ribu/bulan dan SMK itu Rp1 juta/bulan,” ungkap Tulus.

Sekolah gratis, kata Tulus, sudah terlaksana sejak lama di Kukar, yakni sekitar 2001 saat era Bupati Syaukani HR. Bahkan saat itu, Kukar menjadi pencetus sekolah gratis yang kemudian diikuti daerah lain di Indonesia.

“Saya paling setuju dengan sekolah gratis, Kukar perintis sekolah gratis sejak 2001 dan berhasil menekan angka putus sekolah dari tahun ke tahun,” beber Tulus kepada Koran Kaltim, beberepa waktu lalu.

Pelimpahan kewenangan pendidikan SMA ini kemudian memunculkan wacana bahwa pendidikan gratis akan dihapuskan. Terlebih di tengah kondisi keuangan Kaltim yang mengalami defisit sehingga bantuan keuangan untuk sekolah juga berkurang, meski presentasinya tetap 20 persen.

“Untuk Kukar (Pendidikan gratis dihapuskan) belum terungkap, tapi daerah lain sudah banyak orang tua yang mengeluh, kita tunggu waktunya saja,” ungkapnya. 

Tulus mengaku, ada beberapa masalah besar ketika SMA/SMK ditangani propinsi. Seperti wilayah yang memiliki geografis seperti Kukar pasti mengalami persoalan jauhnya akses pelayanan yang semakin jauh. “Justru saya khawatir karena pengelolaan SMK/SMA di bawah kendali provinsi justru akan memperlambat Tuntas Wajar 12 tahun,” tegasnya.

Imbasnya, banyak anak-anak yang akan putus sekolah atau hanya mampu lulus SMP. “Bayangkan saja kalau misal daerah Tabang dan sekitarnya harus berurusan ke Samarinda, memakan waktu berapa hari, apalagi dengan musibah putusnya akses jalan dan sebagainya,” ungkap Tulus. (ami)