TENGGARONG – Pajak daerah dari sektor usaha burung walet masih belum maksimal. Dari ribuan gedung walet yang berdiri, hanya segelintir yang membayar pajak.

“Pengusaha burung walet punya keharusan membayar pajak, akan tetapi sampai saat ini belum maksimal pengumpulannya. Kita akan sosialisasikan terus agar pengusaha burung walet mau membayar pajak,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Totok Heru Subroto kepada Koran Kaltim, belum lama ini.

Menurut Totok, ada dua karakter wajib pajak, yakni mereka sadar membayar pajak dan mereka yang tidak. Namun, karena tak adanya sanksi, mereka yang sadar pajak kemudian ikut-ikutan tak membayar pajak.  “Tugas berat kita bagaimana memberikan pemahaman bahwa membayar pajak ada sebuah kewajiban,” ujarnya.

Pemkab Kukar tahun ini menargetkan PAD sebesar Rp436 miliar. 

Pengamat Kebijakan Publik, Toni Nurhadi menyarankan agar Pemkab Kukar melakukan  Judicial Review (JR) UU Nomor 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi. 

Sebab, jika hanya mengandalkan pajak dari pedagang kecil atau pribadi tidak akan mempu mendongkrak PAD. Dalam kata lain, pemkab harus menyasar pajak dan retribusi dari seltor usaha perkebunan kelapa sawit dan batu bara yang marak di Kukar.

“Alur transaksi perkebunan kelapa sawit dan batu bara sangat besar di Kukar, tapi Kukar tidak menerima sepeserpun dari sektor perkebunan kelapa sawit. Kukar hanya menerima DBH dari sektor batu bara saja, semua diambil alih oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya. (ran)