TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Salehuddin  bisa memaklumi keterlambatan penyampaian rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2017, oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Apalagi kondisi  ini tidak hanya terjadi di Kukar, namun juga di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.  Bahkan Pemprov Kaltim juga melangalami hal yang sama. “Memang idelanya disampaikan di awal Agustus,” kata Salehuddin saat dihubungi Koran Kaltim, Selasa (29/8). 

Menurut Saleh, APBD-P 2017 diprediksi sekitar Rp4,1 triliun. Kondisi ini menyebabkan beberapa OPD hanya melakukan kegiatan rutin.  “Tapi kita berharap OPD tetap berjalan baik, kemudian dengan kondisi keuangan ini mau tidak mau belanja wajib yang diutamakan,” terangnya.

Menurut Saleh, dana transfer Kukar untuk triwulan III dan triwulan IV 2017 ini terancam dipangkas oleh Pemerintah Pusat. Pemotongan dana transfer tersebut diperkirakan mencapai Rp242 miliar.

Pemotongan ini buntut adanya dana lebih salur yang sudah terpakai  di 2015 lalu sebesar Rp409 miliar. Sebelumnya, pada triwulan pertama 2017 lalu, dana transfer Kukar sudah dipotong Rp28 miliar.

Pemotongan ini sendiri baru dilakukan di 2017 ini karena pada 2016 lalu, Pemkab Kukar meminta penangguhan pemotongan karena kondisi defisit anggaran. 

“Informasi yang diperoleh dari Kementrian Keuangan, pemotongan dana transfer akan dilakukan di triwulan II sebesar Rp135 Miliar dan triwulan IV sebesar Rp107 Miliar,” kata Salehuddin.

Kondisi ini mengharuskan beberapa OPD melakukan penyesuaian anggaran. (ami)