TENGGARONG – Seretnya dana transfer dari Pemerintah Pusat berdampak signifikan bagi Kutai Kartanegara. Sejumlah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pun terancam. 

“Tahun 2015, Kukar mengalami kurang salur dari pusat, sehingga menyisakan utang kepada pihak ketiga. Utang tersebut harus dibayar melalui APBD tahun berjalan. Itu menjadi beban tersendiri,” kata Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, kepada Koran Kaltim, dua hari lalu.

Menurut Dafip, sumber daya alam masih menjadi penopong keuangan Kukar. Untuk itu, ia berharap agar pusat tak menekan dana bagi hasil (DBH) migas. Apalagi PDRB yang diserahkan ke pusat sangat besar.

“Waktu Kukar serahkan PDRB ke pusat tembus mencapai Rp128 triliun, DBH yang diterima Kukar hanya Rp5 triliun. Kemudian  saat PDRB hampir Rp90 triliun, DBH yang diterima Kukar hanya Rp3 triliun. Untuk tahun ini PDRB diperkirakan tembus Rp40 trilun dan DBH yang diterima hanya Rp1,1 triliun,”ungkapnya.

Apabila kurang salur DBH terus terjadi, program pembangunan akan terhambat  serta membuat perekonomian Kukar terus-terusan melambat. Kondisi ini berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.

Dafip menambahkan, Pemkab Kukar masih membutuhkan anggaran tambahan yang akan dipergunakan pada bidang infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan. Ketiga sektor tersebut merupakan tolok ukur kemajuan rakyat.

“Ingin bangun sekolah rusak harus pakai dana, begitu juga untuk membangun fasilitas kesehatan yang memadai juga butuh dana. Kukar masih mengharpakan pembagian DBH yang berkeadilan dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya.(ran)