TENGGARONG - Rencana pemekaran enam kecamatan wilayah hulu mahakam Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kutai Tengah terus menguat seiring keinginan sejumlah tokoh masyarakat.

Tim Pemekaran begitu bersemangat untuk melengkapi semua persyaratan agar DOB Kutai Tengah segera terwujud. Bahkan Tim pemekaran menargetkan Desember mendatang semua syarat harus dilengkapi.

Pengamat Pemerintahan, Toni Nurhadi Kumayza, mengatakan DOB Kutai Tengah patut diapresiasi, namun jangan terburu-buru. Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur yang patut didahulukan sebelum DOB benar-benar direalisasikan. Sebab, dengan SDM yang ada sekarang ini maka tidak menjamin kesejahteraan warga setempat. “Saya merasa PNS di daerah induk (Kukar, Red) yang akan diuntungkan. Saya pikir mereka akan berbondong-bondong di daerah baru dan membuat warga lokal tidak mendapatkan kesempatan,” sebutnya.

Alasannya, kata Toni, SDM yang ada di Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang masih harus dididik dan diberikan pelatihan peningkatan kompetensi. “Kan nggak mungkin petani langsung diangkat menjadi PNS tanpa kompetensi. Makanya saya bilang, SDM-nya lebih dahulu diperbaiki, misalnya disekolahkan,” tuturnya.

Dengan demikian, saat DOB Kutai Tengah terwujud maka sudah memiliki SDM yang bisa memajukan daerah dan berpartisipasi mensejahterakan warga di enam kecamatan tersebut. “Infrastruktur juga harus diperbaiki, itu sih menurut saya,” ungkap Dosen Fisipol Unikarta ini.

Pemekaran selama ini, kata dia, banyak yang menguat tentang memisahkan sebuah wilayah toritorial dan menguasai Sumber Daya Alam (SDA), seperti sektor tambang dan lainnya. “Buktinya, sekarang banyak daerah yang defisit anggaran karena banyak bergantung SDA. Makanya saya lebih memiliki peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur lebih didahulukan,” tegasnya. (ami)