TENGGARONG – BPJS Kesehatan masih dilanda kesultian keuangan. Untuk mengatasi defisit ini, BPJS akan melakukan efesiensi semaksimal mungkin. Salah satunya dengan mengurangi penanganan pasien oleh dokter spesialis di rumah sakit. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda, Nurifansyah menyebut defisit yang dialami BPJS secara nasional disebabkan tingginya tunggakan peserta mandiri dan terbatasnya dana jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Secara nasional tunggakannya mencapai triliunan,” kata Nurifansyah saat pembekalan dokter spesialis bagi fasilitas kesehatan primer, Selasa(28/11) di Grand Fatma Hotel Tenggarong.

Menurut Nurifansyah, idealnya tarif iuran peserta BPJS jaminan pemerintah sebesar Rp37 ribu untuk kelas III. Namun faktanya, pemerintah masih membayar iuran sebesar Rp19.225 per peserta kelas III. 

“Setiap peserta pasti kita layani, tidak mungkin kita tolak. Untuk itu yang harus dilakukan adalah efisiensi penggunaan dana JKN yang ada,” ujarnya.

Salah satu efisiensi itu adalah dengan mengurangi penanganan dokter spesialis. Dengan demikian, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas diminta tidak langsung merujuk pasien ke dokter spesialis di rumah sakit. 

“Untuk itu kualitas pelayanan di puskesmas harus ditingkatkan, serta komunikasi medis berjenjang antara puskesmas dan rumah sakit bisa semakin baik lagi,” katanya.

Kadinkes Kukar, Koentijo Wibdarminto meminta pelayanan BPJS Kesehatan dievaluasi agar kepercayaan masyarakat bisa semakin meningkat. 

“Ada stigma di masyarakat, bahwa pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS itu seenaknya, seadanya, semampunya. Stigma ini harus dipulihkan, masyarakat akan percaya jika pelayanan yang diberikan sangat baik,” paparnya. (ran)