Breaking News
Home >> DPRD KALTIM >> Lima Raperda Disahkan
Jahidin
Jahidin

Lima Raperda Disahkan

SAMARINDA – Melalui rapat paripurna ke-31, DPRD Provinsi Kaltim mengesahkan lima rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim.
Adapun lima raperda tersebut adalah pertama, Raperda tentang Perubahan Nomor 04 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kedua, Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak. Ketiga, Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Keempat, Raperda tentang Pencabutan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 12 Tahun 2004 tentang Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan Wilayah Provinsi Kaltim, Perda Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Kelima, Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
Sekretaris Komisi I Jahidin, dalam laporannya menyampaikan Raperda tentang Perubahan Nomor 04 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini diharapkan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Jahidin menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang PPNS, pasal 3 ayat 2 yang berbunyi pejabat PPNS daerah menjalanakn tugas penyeli-dikan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari gubernur diubah menjadi penjabat PPNS daerah dalam melaksanakan tugas penyeli-dikan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala Satpol PP atau kepala SKPD atasan langsung PPNS yang bersangkutan dengan ketentuan atasan langsung PPNS.
Pasalnya, pada Perda PPNSD sebelumnya yang menyangkut surat perintah dari Gubernur Kaltim menjadi pokok permasalahan utama. Mengingat apa yang menjadi permasalahan harus segera teratasi dengan cepat tanpa harus menunggu lama. “Pasal tersebut diubah agar peran Satpol dan PPNS untuk membantu kepala daerah benar-benar bisa berjalan maksimal dalam mengamankan sebuah peraturan daerah yang sudah diterbitkan,” sebutnya.
Terhadap raperda yang telah disahkan, Ketua DPRD Kaltim Syahrun HS disela-sela memimpin rapat Paripurna ke-31 didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemprov Kaltim, Komisi I dan panitia khusus yang telah bekerja sama dalam menyusun dan membahas perda tersebut. (adv)