Breaking News
Home >> Balikpapan >> LKPP Berupaya Bikin E-Katalog Daerah

LKPP Berupaya Bikin E-Katalog Daerah

BALIKPAPAN- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong pemerintah daerah menyampaikan data-data barang dan jasa yang selama ini menjadi kebutuhan satuan kerja di masing-masing unit pelaksana lelang. Nantinya, data-data ini akan dimasukan dalam data base e-katalog daerah yang dibuat LKPP.
Direktorat Pelatihan Kompetensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Heldi Yudiyatna mengatakan saat ini sudah memiliki e-katalog nasional yang didalamnya terdapat lebih dari 60 ribu item jenis barang/jasa pengadaan lelang pemerintah. E-katalog ini sudah berjalan selama dua tahun. Karena itu, menurutnya, saat LKPP sedang berupaya membentuk e-katalog daerah yakni sesuai dengan kebutuhan daerah. “Kita endorse untuk lokal juga mengusulkan katalog khusus kebutuhan lokal. Nanti, apabila kebutuhan lokal sudah mereka usulkan nanti eksekusi dilakukan tim Pokja katalog daerah atau ULP-nya. Tapi ULP harus dimatangkan jangan hanya adhoc harus yang permanen, bentuk badan layanan pengadaan,” jelasnya dalam sosialiasi e-katalog yang diselenggarakan LKPP dan Philips, Selasa (11/10).
Dalam praktek e-katalog, awalnya pemasukan data barang jasa dalam e-katalog berasal dari usulan penyedia namun prakteknya tidak sesuai kebutuhan user (satuan kerja). “Makanya setahun belakangan ini kita merubah kebijakan dengan mengambil kebutuhan dari satker atau user. Itulah yang kita prioritas dinaikan dalam e-katalog. Kayak Kementerian Perikanan kebutuhan kapal, Polantas kebutuhan TNKB, BPJS kebutuhan kartu, obat-obatan, buku sekolah,” jelasnya.
Namun, diakui masih menunggu daerah dalam menyampaikan jenis kebutuhan barang jasa yang dibutuhkan untuk disampaikan ke LKPP. “Belum banyak yang sampaikan usulan kebutuhan. Kita minta daerah sampaikan usulan kebutuhan untuk nanti dibuatkan dalam katalog daerah,”ujarnya.
Hal ini diakui masih kurangnya sarana sosialisasi ke daerah-daerah luar dan juga banyak daerah yang secara teknis belum memiliki ULP permanen. “Salah satu yang ngurusin pengadaan di daerah itu tidak terfokus di ULP makanya itu bentuk kebutuhan ULP yang permanen dan mandiri ini sangat sedikit agar pengadaan di daerah dilakukan ahlinya atau jago pengadaan. Kalau sekarang ini banyak ULP adhoc nempel di bagian apa,” tukasnya.
Sales Manager Philips Kalimantan, Lukman Harun mengatakan dengan penggunaan e-katalog pengadaan barang dan jasa akan lebih efektif dan efisien serta transparan.
Produk Philips masuk dalam e-katalog sejak dua tahun lalu. “ Sudah ada sekitar 50-100 item dan ini akan terus bertambah. Produk banyak Pemda atau satker yang beli di PJU dan lampu perkantoran, lampu pabrik atau workshop. Tapi e-katalog ini khusus pemerintahan atau dinas-dinas,” tuturnya. (din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*