Home >> Headline >> Menkeu Sebut Anak Buah Penghianat

Menkeu Sebut Anak Buah Penghianat

KPK Tetapkan Handang dan Rajesh Tersangka Suap Rp1,9 M

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno sebagai penghianat. Hal itu lantaran dia menerima suap terkait pengurusan pajak.
Hadang menerima suap senilai Rp1,9 miliar dari Presiden Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair terkait pengurusan wajib pajak. Suap itu diterima untuk menghilangkan pajak senilai Rp78 miliar yang harus dibayarkan perusahaan Rajesh.
“Tindakan dilakukan oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dan tata kelola yang baik, efektivitas dan kejujuran yang selama ini menjadi nilai-nilai yang dianut Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak,” kata Sri Mulyani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11).
Selain itu, perbuatan Handang telah mencederai nilai-nilai dan kepercayaan dari pejabat pajak yang lain. Sebab, tak semua pejabat pajak melakukan perbutan melawan hukum. Menurut dia, banyak pejabat yang bekerja dengan sungguh-sungguh, namun dirusak oleh tindakan Handang.
“Jadi ini suatu tindakan pencederaan yang sangat serius dan mengecewakan ke seluruh jajaran aparat direktorat jenderal pajak dan termasuk saya sendiri menteri keuangan yang secara pribadi sangat kecewa,” papar dia.
“Saya ingin berterimakasih pada seluruh jajaran pimpinan KPK yang menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staff di direktorat jenderal pajak,” kata Sri di Gedung KPK saat jumpa pers penetapan tersangka anak buahnya, kemarin.
Meski merasa senang terbongkarnya praktik suap di kementeriannya, namun Sri kecewa atas tindakan itu. Sebab, tindakan itu punya imbas terkait kepercayaan masyarakat untuk taat membayar pajak.
“Saya sangat kecewa terhadap tindakan aparat pajak terutama pada saat kami semuanya dalam proses bangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui Tax Amnesty yang ini kepercayaan dua belah pihak dari wajib pajak (WP) dan aparat pajak (AP),” papar Sri.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo, Rp1,9 miliar merupakan pemberian tahap pertama dari jumlah Rp 6 miliar yang disepakati Rajesh dan Handang.
Atas perbuatannya, Rajesh sebagai pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Handang sebagai penerima suap disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Rajesh dan Handang Soekarno sebagai tersangka suap. Mereka dijadikan tersangka setelah ditangkap KPK dalam OTT di Springhill Kemayoran, Jakpus, Senin (21/11) malam.
Penyidik mengamankan uang USD 145.800 atau sekitar Rp1,9 miliar yang diduga untuk mengamankan kasus pajak Rp78 miliar yang melilit PT EK Prima. Rajesh dan Handang sepakat kasus pajak itu dihilangkan dengan imbalan Rp6 miliar. Dana Rp 1,9 miliar merupakan pemberian tahap pertama dari jumlah Rp 6 miliar yang disepakati Rajesh dan Handang. (inc)