Dipublish: 26 Maret 2013, 21:50

Minta Ditangguhkan UMK, Perusahaan Harus Diaudit

BALIKPAPAN – Tidak semua perusahaan sanggup memenuhi pembayara gaji berdasarkan UMK. Namun, sebelum diberikan penangguhan, perusahaan harus diaudit kemampuan keuangannya.
Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kerja dan Sosial Kota Balikpapan Bambang Suroso menjelaskan, perusahaan bisa saja beralasan menyatakan tidak sanggup membayar gaji, berdasarkan UMK 2013. Namun kata Bambang, tentunya perusahaan tersebut, harus melalui proses audit dahulu.
“Perusahaan itu harus diaudit, karena bisa saja dia bilang seperti itu tidak sanggup,” tuturnya, kemarin. Ia belum dapat menyebutkan apakah sudah ada perusahaan di Balikpapan yang meminta penangguhan pembayaran UMK 2013.
Jika hasilnya audit perusahaan dinilai mampu membayar sesuai UMK maka perusahaan tersebut harus benar-benar melaksanakan UMK. Perusahaan maupun pengusaha tersebut, bisa saja dikenai sanksi , jika tidak menggaji sesuai UMK yang ditetapkan.
Padahal dari sisi kemampuan anggaran perusahaan dinilai mampu memenuhi sesuai standar UMK. “Perusahaan tersebut, juga bisa saja akan dikenai sanksi karena melanggar aturan. Ada itu ketentuannya,” imbuhnya.
Dijelaskannya, bentuk sanksi yang akan diberikan perusahaan tersebut, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. “Sudah ada undang-undangnya, kan sudah jelas, perusahaan harus membayar sesuai UMK,” imbuhnya.
Pemkot juga telah memberikan batas waktu kepada sejumlah perusahaan yang belum menyelesaikan gaji berdasarkan upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan sebesar Rp 1.753.000, hingga akhir Maret 2013. “Ada beberapa perusahaan yang memang mengajukan penangguhan UMK, karena kita minta mereka menyelesaikannya, paling lama akhir Maret,” katanya. (din)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger