Home >> Bontang - Kutim >> Munculkan Kecemburan Antar Pegawai
ILUSTRASI guru sedang memberikan pengajaran kepada murid Sekolah Dasar
ILUSTRASI guru sedang memberikan pengajaran kepada murid Sekolah Dasar

Munculkan Kecemburan Antar Pegawai

Defisit Anggaran Juga Berimbas Kepada Gaji Guru TK2D

SANGATTA – Akibat pemangkasan anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim terancam tidak bisa membayarkan gaji bagi guru Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Diantaranya berupa insentif guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan Taman Kanak-kanak (Al-Quran (TKA) se-Kutai Timur. Tidak hanya itu, biaya operasional sekolah daerah (Bosda), di triwulan IV juga terancam tak bisa dicairkan.
Kepala Disdikbud Kutim Iman Hidayat menerangkan, terancamnya Disdikbud Kutim tidak bisa membayarkan gaji guru TK2D dan Insentif guru TKA dan TPA se Kutim ini, disebabkan adanya kekeliruan dalam proses pemotongan yang dilakukan Pemkab Kutim.
Semestinya, pemotongan tidak hanya dilakukan pada belanja tidak langsung Disdikbud Kutim seperti biaya pembangunan musala, pagar dan lainnya, namun juga ikut memangkas belanja biaya langsung dinas.
“Padahal dalam belanja biaya langsung tersebut, ada biaya Bosda, gaji TK2D beserta insentifnya, dan juga insentif bagi guru TKA dan TPA se Kutim, pada triwulan keempat ini,” kata Iman.
Jika memang dalam triwulan keempat, lanjut iman, Disdikbud Kutim tidak bisa terbayarkan Bosda, gaji TK2D beserta insentifnya, dan juga insentif bagi guru TKA dan TPA se Kutim, maka menjadi bijaksana jika perlakuan yang sama juga diberlakukan pada dinas dan instansi lainnya di Kutim.
“Hal ini untuk mencegah terjadinya gejolak di kalangan PNS dan honorer di tingkat bawah akibat saling iri, karena ada dinas yang bisa membayarkan gaji dan insentif pada triwulan keempat. Namun di lain dinas, ada PNS dan TK2D yang tidak bisa terbayarkan gaji dan insentifnya,” sebutnya.
Sementara itu, Sekda Kutim Irawansyah mengatakan, bahwa anggaran belanja Disdikbud Kutim yang sempat dipangkas itu tidak akan hilang. Anggaran itu akan kembali di APBD Perubahan (APBD-P) Kutim 2016 ini.
“Memang sebelumnya sesuai instruksi Bupati Kutim untuk melakukan penghentian belanja seluruh SKPD, guna memudahkan penyusunan APBD Perubahan 2016. Sehingga seluruhnya dinol kan terlebih dahulu. Namun setelah dilakukan asistensi oleh pemerintah Provinsi Kaltim, kemudian dikembalikan seperti semula, khususnya bagi anggaran belanja yang bersifat prioritas,” jelasnya.
Terkait, permintaan Kadisdikbud Kutim untuk memberikan keadilan dan pemerataan terkait pemberian insentif dan gaji, karena ada yang terbayarkan dan ada yang tidak, Irawansyah sepakat untuk melakukan pemerataan terhadap seluruh SKPD Kutim dalam pembayaran insentif dan gaji, bagi PNS maupun TK2D. Terkecuali terhadap anggaran belanja tahun 2017 mendatang melalui APBD Kutim 2017.
“Pembayaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi keuangan tahun depan. Jika memang pemerintah Kutim mampu membayar besaran insentif sesuai dengan nilai yang ada sekarang, maka akan dibayarkan. Tetapi jika tidak mampu, maka akan disesuikan dengan kondisi keuangan saat itu,” pungkasnya (sab)