Breaking News
Home >> Akademika >> Nasib Guru Kontrak Belum Jelas
GURU KONTRAK : Puluhan guru kontrak yang ikut dalam dialog PGRI dengan Komisi IV DPRD Kaltara Rabu (30/11).
GURU KONTRAK : Puluhan guru kontrak yang ikut dalam dialog PGRI dengan Komisi IV DPRD Kaltara Rabu (30/11).

Nasib Guru Kontrak Belum Jelas

Terkait Pelimpahan SMA/SMK ke Pemprov

TANJUNG SELOR – Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang didalamnya membahas tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA sederajat dari kabupaten ke provinsi, membuat tenaga guru kontrak merasa was-was. Pasalnya selama ini mereka dipekerjakan berdasarkan kontrak dari pihak kabupaten.
Japar, guru SMA 1 Tanjung Palas Utara, Bulungan ini menuturkan kegelisahannya tersebut kepada media Rabu kemarin. Sampai saat ini, belum ada kejelasan nasib mereka ketika SMA dan SMK dialihkan ke provinsi. “Kita masih bingung, apakah nanti akan ikut dialihkan atau seperti apa. Kalau PNS tidak masalah karena mereka tetap mengajar,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi yang bakal mengelola SMA sederajat harus memberikan kejelasan status tenaga pendidik bukan pegawai tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh tutup mata tentang nasib mereka, apalagi banyak diantaranya yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun.
“Poin pertama yang kami inginkan adalah kejelasan status. Karena teman-teman sudah banyak yang berfikir macam-macam bahkan ada yang takut tak bisa mengajar dan bekerja lagi sebagai guru kontrak,” ujar pria yang sudah mengabdi tujuh tahun.
Seperti Hartanti guru kontrak lainnya meminta perhatian pemerintah terkait upah. Selain kejelasan status, wanita ini memnita supaya upah yang diterima sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten bahkan kalau nanti dialihkan ke provinsi, mengikuti UMP. “Selama ini gaji kami rata-rata Rp1.875.000. sedangkan UMK diatas Rp2 juta, kami berharap ini bisa dipertimbangkan pemerintah,” keluhnya.
Ketiga yang menjadi perhatian mereka adalah soal legalitas. Menurut para tenaga pendidik ini, pemerintah bisa memberikan Surat Keputusan (SK) kepada para tenaga kontrak agar memiliki legalitas formal dalam melakukan aktifitas profesinya.
Komisi IV DPRD Kaltara mengaku siap pula mengakomidir dan menyampaikan aspirasi dari para guru kontrak tersebut. Tak hanya itu, termasuk guru honorer yang selama ini hanya mendapatkan upah berkisar Rp300 ribu sampai Rp700 ribu. “Kami akan sampaikan ini kepada Pemprov supaya para pendidik kita bisa lebih mendapatkan perhatian,” kata anggota komisi Amir Zagor Syahroyan. (zz)