BANYUMAS -- Rencana pemerintah mengimpor beras dari luar negeri mendapat penolakan dari kalangan petani. Ketua Gabungan Kelompok Tani Sri Jaya, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Sartam, meminta pemerintah untuk menunda impor beras. 

“Mohon pemerintah jangan memasukkan beras impor dulu. Ini sebentar lagi kami akan panen,” jelasnya, Minggu (14/1).

Dia menyebutkan, di wilayah Banyumas akan cukup banyak areal sawah yang mulai memasuki panen pada Januari 2018 ini. Bahkan musim panen panen ini akan terus berlangsung hingga akhir Maret 2018.

“Tolong beri kesempatan pada petani untuk menikmati harga yang cukup baik. Kami yakin, kalau pemerintah memasukkan beras impor dalam waktu dekat, maka harga beras akan langsung anjlok,” katanya.

Dia menyebutkan, petani padi selama ini tidak pernah menikmati harga jual yang cukup baik. Bila sedang musim panen, harga gabah kering giling (GKG) seringkali anjlok hingga di bawah Rp 4.000 per kg. Sementara kalau sedang tidak panen dan petani sudah tidak menyimpan gabah, harga gabah melonjak.

“Saat ini, harga gabah sedang baik. Mohon pemerintah bisa memberi kesempatan pada kami para petani, agar bisa menikmati jerih payah kami dari menanam padi dengan harga jual yang lebih baik,” katanya.

Harapan serupa juga disampaikan Ketua Kelompok Tani Margajaya Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, Tamba. Dia menyebutkan, di wilayahnya ada sekitar 200 hektar lahan sawah yang akan memasuki masa panen awal Februari 2018. Dia memastikan, kalau beras impor masuk akhir Januari 2018, maka harga gabah akan langsung anjlok. 

Dia menyebutkan, dari hasil panen padi selama ini, petani tidak pernah menikmati harga yang cukup baik. Pada setiap musim panen, harga gabah kering panen (GKP) atau (GKG), selalu anjlok di bawah HPP. Tanpa pemerintah harus impor beras pun, dia yakin, harga pada musim panen Februari-Maret 2018, akan mengalami penurunan. (rol)