SAMARINDA - Lembaga Kajian Olahraga Prestasi (LeKOP) Kaltim meminta pemerintah daerah bersama KONI Kaltim segera melunasi janjinya soal bonus kepada atlet, manajer dan ofisial teknik. Bonus PON XIX 2016 lalu sampai sekarang masih tertunda, nilainya mencapai Rp14 miliar. Besar harapan atlet, manajer dan oftek sisa bonus bisa teralokasi di APBD Perubahan. Faktanya, tak ada sama sekali anggaran untuk pelunasan bonus. Begitu pula masuk dalam anggaran murni 2018 masih belum terbuka peluang. Mereka akan menggelar aksi damai, Selasa (11/10) besok

Ketua LeKOP Kaltim, HM Fadli menyatakan dukungannya atas reaksi para atlet. Menurutnya, aksi turun ke jalan menuntut hak. “Tuntutan ini adalah tuntutan yang santun, mereka kan menuntut hak tidak meminta-minta,” kata Fadli.

Menurut dia, sudah lebih setahun mereka sabar menunggu. Jika tak segera melunasi bakal banyak kejadian yang merugikan Kaltim. “Jangan salahkan atlet kalau mereka memilih bergabung dengan daerah lain lewat mutasi,” kata dia.

Menurut LeKOP, Pemprov Kaltim dan KONI seharusnya memiliki pandangan ke depan untuk olahraga prestasi. Di depan sudah menunggu PON 2020 Papua. Kalau masalah ini terus berlarut, bukan tak mungkin olahragawan Kaltim hengkang. “Yang rugi kan Kaltim, kami heran kenapa saat pembagian bonus selalu bermasalah, giliran urusan lain lancar saja,” ungkap dia.

Fadli menilai beban anggaran Kaltim tahun depan berat. Pemprov Kaltim harus menggelar pilgub dengan biaya ratusan miliar, Rp310 miliar. Tak cuma itu, ada jadwal PON Remaja yang akan dihelat di Kaltim. LeKOP minta Pemprov Kaltim tak mengacuhkan kewajiban melunasinya. “Janji adalah utang jadi harus dilunasi dan wajib hukumnya di bayar,”ucapnya sambil  meminta agar Pemprov Kaltim melibatkan Bankaltim sebagai kas daerah, pemilik saham mayortias pemda, bisa membayarkan dana talangan terlebih dulu.

Soal pembayaran bonus atlet tak hanya terjadi tahun ini saja. Tahun-tahun sebelumnya juga selalu sama. LeKOP menduga ada yang salah dengan pembayaran bonus. “Seharusnya ini dipersiapkan dan merencanakan bonus atlet lebih matang, sehingga Kaltim bisa fokus pertahankan prestasi provinsi terbaik di luar Pulau Jawa,” kata dia.

Sebelumnya, Sekprov Kaltim Rusmadi berjanji akan melunasi bonus atelt. Meski tak tercantum dalam anggaran perubahan, Rusmadi menilai masih banyak yang bisa dilakukan meski tanpa melalui APBD. Rusmadi mengaku Pemprov Kaltim tak bisa membayar dengan klausul pelunasan bonus Rp250 miliar karena sudah terbit Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang tidak membolehkan daerah membayar bonus diatas Rp200 juta.

“Kami tak berani melanggar aturan,” kata Rusmadi.

Menanggapi hal ini, Fadli meminta Pemprov Kaltim sedianya merspon lekas. Meminta masukan dari berbagai pihak termasuk dari kejaksaan untuk merumuskan solusi. “Jangan kalau ada maslah diam-diam saja, panggil semua pihak, rumuskan agar mendapat jalan keluar,” tutup Fadli. (fir)