Dipublish: 13 Agustus 2013, 22:36

Panwas Kukar Geram Timses Imdaad-Ipong

TENGGARONG – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dari jalur perseorangan Imdaad-Ipong seolah identik dengan kontroversi. Setelah kontroversi baliho partai yang mendukung pasangan ini, kali ini pasangan tersebut dianggap soal curi start kampanye.
Panitia Pengawas Pemilu (Pan-waslu) Kutai Kartanegara (Kukar) cukup geram dengan aksi yang dila-kukan tim sukses (timses) Pasangan calon (Paslon) ini. Timses dianggap mucil karena masih saja menggelar kegiatan kendati sudah diimbau untuk tidak melakukannya.
Bahkan, Timses Imdaad-Ipong menggelarnya di 4 kecamatan di Kukar seperti Loa Kulu, Muara Jawa, Kota Bangun dan terakhir di Muara Muntai. “Sesuai dengan laporan dari Panwas kecamatan, malam ini (tadi malam, red.) mereka akan menggelar pertemuan di Muara Muntai. Sebelumnya mereka sudah menggelar di 3 kecamatan lainnya,” katanya.
Menurut Ketua Panwas Kukar Yadi, timses Imdaad-Ipong tidak mengindahkan surat imbauan agar tidak melakukan kegiatan kam-panye di luar jadwal yang sudah ditentukan dalam Peraturan KPU Provinsi Nomor 06 Tahun 2013.
“Mengacu pada PKPU (Peraturan KPU, red.) 06/2013,  sosialisasi pasangan Cagub dan Cawagub tidak boleh diluar dari jadwal tahapan yang sudah ditetapkan, yakni selama 21 hari dari tanggal 24 Agustus hingga 6 September 2013 mendatang,” kata Yadi
Oleh karenanya, Yadi berharap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Kaltim untuk mengambil langkah dan sikap tegas terhadap timses Imdaad-Ipong di Kukar yang dinilainya mencuri start kampanye ini. “Dalam hal ini diharapkan pihak KPU Provinsi dan Bawaslu untuk mengambil langkah, apakah itu menegur secara tertulis dan bahkan mencoret pasangan calon bersangkutan,” tegasnya.
Dikatakan Yadi, sikap timses Imdaad-Ipong tersebut bisa masuk ke ranah pidana. “Sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2008 Tentang Peme-rintahan Daerah pasal 116 menye-butkan, ‘setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegitan kam-panya diliar jadwal dapat dikenakan saksi penjara 3 bulan’,” pungkas Yadi.
Sebelumnya diberitakan, pasangan dari jalur perseorangan ini sejatinya tidak didukung oleh partai politik peserta Pemilu. Namun di beberapa alat peraga kampanye (algaka) yang terpampang di berbagai wilayah di Kaltim, masih terpampang simbol-simbol partai. Kebetulan, Ipong adalah Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim.
Setelah ditetapkan sebagai peserta Pilgub, tim Imdaad-Ipong menurun-kan algaka yang memuat simbol parpol. Namun modus baru timbul. Baliho lama memang telah diturunkan namun diganti dengan baliho yang serupa tapi tak sama.
Bedanya Gerindra sebagai partai menyatakan mendukung Imdaad-Ipong melalui calon legislatifnya.
Diterangkan Komisioner KPU Kaltim, Jofri, pasagan Imdaad-Ipong murni sebagai pasangan jalur perseorangan. “Namanya perseorangan, ya tidak didukung oleh partai manapun,” imbuhnya.
Terkait apakah modus tersebut dapat dikategorikan pelanggaran atau bukan, pihaknya tidak bisa berkomentar banyak. Pihaknya beranggapan bahwa persoalan pelanggaran atau tidak adalah wilayah Bawaslu.
Terpisah, Komisoner Bawaslu Kaltim Syaiful Bachtiar mengatakan pihaknya berpedoman pada UU 12/2008. Terkait baliho tersebut, pihaknya masih diskusikan lebih mendalam apakah hal tersebut merupakan pelanggaran atau tidak. Namun logikanya mereka telah diketahui masyarakat Kaltim sebagai calon perseorangan. (ale)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger