Published On: Ming, Mar 31st, 2013

PBB Kaltim Ditarget Raih 8 Persen Suara

SAMARINDA - Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Kaltim digelar 29-30 Maret di Hotel Diamond Jalan Lambung Mangkurat Samarinda menargetkan perolehan suara secara nasional di atas ambang batas atau Parliamentary Threshole (PT) yakni 5 persen. Untuk perolehan suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilu 2014, Kaltim ditarget dapat menembus 8 persen suara sah, tujuannya agar PBB dapat mengusung Calon Presiden (Capres) yakni Yusril Ihza Mahendra Pilihan Terbaik (Yupoter). Hal itu diungkapkan Sekjen DPP PBB, BM Wibowo Hardiwardoyo kepada Koran Kaltim  usai menghadiri Rakorwil PBB, kemarin.
“Target PBB secara nasional 5 persen. Untuk Kaltim diatas 5 persen, minimal 8 persen. Kalau perlu lebih, agar PBB bisa menembus Senayan dan mengusung Capres,” harapnya.
Terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, Wibowo juga menegaskan sejak dulu PBB mendukung Awang Faroek Ishak (AFI). Hanya saja, ia menyayangkan karena pada Rakorwil, AFI diundang untuk hadir, namun bersangkutan tak hadir.
Kemudian, terkait Pilgub Kalimantan Utara (Kaltara), mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Massa Islam Hidayatullah ini menegaskan jika Pilgub Kaltara digelar setelah Pileg 2014, PBB akan mengusung calon sendiri. Tapi, jika gugatan Judicial Review (JR) UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kaltara dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka PBB akan mengusung figur yang memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat Kaltara.
“Kalau Pilgub Kaltara digelar setelah Pemilu, PBB akan mencalonkan kader internal. Tapi, jika digelar sebelum Pemilu, PBB akan mengusung calon lain,” katanya.
Lanjut dikatakan Wibowo, jika gugatan uji materil UU Kaltara dikabulkan, maka PBB akan memperoleh 4 kursi di Kaltara dan duduk sebagai wakil ketua DPRD Kaltara. Karena itu, berharap jika MK mengabulkan gugatan tersebut, DPP akan secepatnya membentuk kepengurusan DPW PBB Kaltara.
“Kita berharap KPU Pusat dan KPU Kaltim memberi hak deskresi khusus bagi Provinsi Kaltara. Karena, jika MK mengabulkan gugatan JR, maka Kaltara bisa menggelar Pilgub dan Pileg sendiri. Untuk proses pencalegan, tahapannya hingga Agustus nanti, boleh saja KPU menerbitkan aturan khusus, sebab kondisinya terlambat akibat gugatan di MK,” kata Bowo.
Jika hal itu terjadi, lanjut Bowo maka Penjabat (Pj) Gubernur akan dilantik dan berharap KPU Kaltara hasil Pemilu 2009 segera dibentuk. Sehingga KPU dapat membuat aturan khusus untuk Pencalegan.
“Seharusnya, saat Pj gubernur dilantik dan DPRD Kaltara dibentuk, kursi DPR RI di Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara harus dibentuk minimal 3 kursi, sedangkan Dapil Kaltim memperebutkan 5-6 kursi,” tambahnya. (sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web