Breaking News
Home >> Bontang - Kutim >> Pegawai Malas, Selamat Tinggal
EVALUASI kinerja pegawai, tidak hanya menyasar honorer, melainkan juga PNS hingga pejabat eselon III dan IV
EVALUASI kinerja pegawai, tidak hanya menyasar honorer, melainkan juga PNS hingga pejabat eselon III dan IV

Pegawai Malas, Selamat Tinggal

Pemkab Kutai Timur Evaluasi Kinerja Honorer dan PNS

SANGATTA – Pemkab Kutai Timur kembali mengeluarkan surat edaran terkait evaluasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), di lingkungan Pemkab. Sesuai instruksi Bupati Ismunandar, evaluasi tidak hanya menyasar TK2D, melainkan juga eselon III dan IV.
“Jika diketahui yang bersangkutan juga malas, maka tentu akan diberikan sanksi berupa teguran dan mungkin dipertimbangkan untuk tidak lagi menduduki posisi jabatan, jika ada mutasi pejabat eselon,” kata Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Senin (4/10).
Dikatakannya, dalam kondisi defisit keuangan saat ini pemerintah Kutim tetap berupaya mengamankan anggaran, khususnya untuk gaji PNS dan honor TK2D. Hal ini karena pemerintah tidak mau hak-hak pokok PNS dan TK2D ini tidak diberikan padahal mereka telah bekerja.
“Tentunya jika hak-hak ini tidak terbayarkan, dikhawatirkan terjadinya gejolak di lingkup pemerintahan Kutim. Baik di setiap Dinas dan Instansi, juga termasuk di kantor Bupati sendiri,” sebutnya.
Meski demikian, pemerintah juga tetap melakukan evaluasi ketat terhadap kinerja PNS dan TK2D yang ada. Kata Kasmidi, saat ini pihaknya kembali mengeluarkan surat edaran terkait evaluasi kinerja PNS dan TK2D di lingkup pemerintahan Kutim. Khusus bagi TK2D, akan ada penilaian khusus terhadap tingkat kerajinan mereka masuk kantor yang dibagi dalam 3 kategori, yakni TK2D rajin, setengah rajin dan malas.
“Jika diketahui bahwa TK2D tersebut malas, maka kepada masing-masing Kepala SKPD diminta untuk langsung memutuskan kontrak kerja kepada yang bersangkutan. Tanpa harus memandang latar belakang TK2D yang bersangkutan. Sementara bagi TK2D yang setengah rajin, akan dipertimbangkan dan yang rajin tentu menjadi prioritas menerima gaji,” terang Kasmidi.
“Hal ini akan terus dievaluasi ke depannya dan setiap SKPD diminta untuk melaporkan tingkat kerajinan TK2D kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, untuk selanjutnya diambil kebijakan,” demikian Kasmidi. (sab)