Home >> Kutai Kartanegara >> Pekerja Luar Wajib Persetujuan Dua Daerah

Pekerja Luar Wajib Persetujuan Dua Daerah

KADISNAKER Kukar Assobirin mengatakan perusahaan yang mempe-kerjakan tenaga kerja luar daerah ke Kukar wajib mendapat persetujuan dari pemerintah daerah asalnya dan Pemkab Kukar.
Menurut Assobirin, aturan itu harus ditaati, karena selain bentuk legalitas hu-kum dan taat aturan administrasi peme-rintahan, juga sebagai filterisasi keamanan bagi Kukar selaku daerah tujuan.
“Seharusnya itu ada kesepakatan kedua daerah, dalam hal ini antara pemerintah Kukar dengan pemerintah daerah lain. Ini harus ditaati karena menyangkut keamanan,” kata Assobirin kepada Koran Kaltim, belum lama ini.
Selama ini, aturan itu ma-sih diabaikan oleh sebagian besar perusahaan di Kukar.
“Dalam aturannya, perusahaan mengusulkan ke Disnaker membutuhkan tenaga sekian, jika memang tenaga lokal kita tidak ada yang memenuhi kriteria, maka baru boleh mengusul-kan untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” ungkapnya.
Selanjutnya Disnaker memverifikasi terkait data yang diperlukan oleh perusa-haan serta segala fasilitas yang dipersiapkan untuk tenaga kerja yang akan didatangkan.
“Dicek lagi betul apa tidak jumlah karyawan yang diperlukan, kemudian sudah ada apa belum mes untuk tempat tinggal bagi tenaga kerja yang dari luar tersebut. Hal ini harus mendapat persetujuan dari kedua daerah, terkait berapa lama tenaga kerja luar tersebut bekerja di sini. Jika sudah selesai urusannya, ya sudah silahkan pergi,” jelas Assobirin.
Disnaker mengingatkan semua pihak bahwa mendatangkan pekerja dari luar daerah berpotensi disisipi terorisme. “Bukan menakut-nakuti, tapi kita perlu waspada. Untuk itu, perusahaan sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum merekrut karyawan dari luar,” tukasnya. (hei)