Breaking News
Home >> Ekonomi kaltim >> Pembentukan Forum CSR Perlu Dipercepat

Pembentukan Forum CSR Perlu Dipercepat

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong agar forum corporate social responsibility (CSR) segera dibentuk. Adanya forum ini maka penyaluran tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan yang ada bisa berjalan selaras dengan program pemerintah dalam membangun daerah.
Keseriusan pemerintah ini pun ditindaklanjuti dengan mengelar pertemuan yang kedua bersama seluruh perusahaan, Senin (28/11). Pertemuan tersebut untuk menegaskan kapan forum ini disahkan serta pengurus yang akan mengisinya. “Jadi kita di dalam membahas agar forum CSR bisa secepatnya dibentuk. Saya minta Desember sudah selesai semua, dan 2017 nanti bisa berjalan,” tegas Wakil Bupati Agus Tantomo usai pertemuan.
Disampaikan Agus, CSR ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap perusahaan yang telah beroperasi di Berau. Namun selama ini, penyaluran tersebut tidak terpantau dengan jelas, baik dalam besaran maupun sasarannnya.
“Tidak tahu saya selama ini besarannya berapa, karena hitungnya dari mana tidak jelas, begitu juga dengan potensinya. Selama ini setahu kita yang menyalurkan itu hanya PT Berau Coal sementara perusahaan lain belum jelas,” tegas Agus.
Dengan adanya forum CSR ini ditegaskan Agus menjadi wadah untuk penyalurannya, begitu juga dengan target yang akan dicapai serta besaran yang ditentukan. Meskipun banyak perusahaan mengaku telah menyalurkan CSR kepada masyarakat, namun pantauan di lapangan masih belum jelas.
“Jadi perusahaan juga punya pegangan, tidak hanya memberikan dengan sembarangan kepada oknum-oknum yang memiliki kepentingan pribadi. Karena target akhirnya untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Pembentukan ini juga mendapat sambutan positif dari perusahaan yang hadir. Seperti yang disampaikan Humas Hutan Hijau Mas KLK Grup Armayadi, dengan adanya forum ini maka perusahaan memiliki dasar yang jelas untuk penyalurannya. Selama ini, disampaikannya, perusahaan tetap menyalurkan CSR namun besarannya belum merata. “Seperti pembangunan rumah ibadah, penimbunan jalan, yah seperti itu lah,” ujarnya.
“Kita juga ingin agar diatur penyalurannya, jangan sampai ada multi penyaluran. Kita kan menyalurkan ke masyarakat selama ini dengan program kita, jangan lagi ada penyaluran lewat forum ini. Harus satu pintu lah, sehingga menyebar dengan rata,” sambungnya.
Hal yang sama juga disampaikan Direksi Arta Tunggal Mandiri, Rudi, dengan adanya forum ini maka penyaluran CSR bisa difokuskan sesuai dengan pembangunan daerah. Namun ia mengingkan, sebelum dibentuk harus ada landasan hukum sebagai dasar pembentukan ini. (sam)