Breaking News
Home >> Koran Kaltara >> Pemerintah Berkomitmen Cegah dan Berantas Korupsi
KONFERENSI NASIONAL : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menghadiri Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016, di Balai Sarbini, Jakarta Kamis (1/12).
KONFERENSI NASIONAL : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menghadiri Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016, di Balai Sarbini, Jakarta Kamis (1/12).

Pemerintah Berkomitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gubernur Hadiri Konferensi Nasional

JAKARTA – Gubernur Kaltara tara Dr H irianto Lambrie menghadiri kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 yang dibuka secara langsung Presiden RI Joko Widodo di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (1/12). Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertema ‘Reformasi Lembaga Penegak Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel’.
Presiden RI, lanjut Irianto menyampaikan arahan di antaranya Pemerintah bersama seluruh jajaran pemerintahan hingga ke daerah tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebab prestasi pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari berapa banyaknya pejabat dan penyelenggara negara yang ditangkap, diadili dan dihukum, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
“Justru yang lebih penting adalah tumbuhnya kesadaran dari aparatur dan penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, pungli (pungutan liar)dan suap serta sikap permisif masyarakat untuk turut serta mencegah penyimpangan tersebut,”ujar Irianto.
Artinya, lanjut Irianto, masyarakat juga harus memiliki kesadaran yang sama untuk mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang. Sehingga korupsi, pungli, suap dan penyimpangan lainnya makin menurun. Sebab parameter berhasilnya reformasi birokrasi, yaitu meningkatnya pelayanan publik, makin mudah dan efisiennya pelayanan perijinan serta makin meningkatnya infrastruktur, baik kuantitas maupun kualitasnya.
“Prestasinya adalah kalau pelayanan publik baik, kalau sistem pemerintahan kita berjalan efektif. Sebab selama ini problem kita ada tiga, pertama, korupsi, kedua, inefisiensi birokrasi, ketiga, ketertinggalan infrastruktur. Tiga ini harus kita atasi bersama-sama,” ujarnya.
Dalam rangka mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi, Irianto menegaskan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah. Di antaranya membenahi rekrutmen CPNS yang transparan, berintegritas dan akuntabel. Hasilnya 2014 lalu Provinsi Kaltara dinilai sebagai provinsi terbaik pertama dalam penyelenggaraan rekrutmen CPNS sehingga diberikan Penghargaan Terbaik I oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain itu, lanjut Irianto pihaknya terus berupaya melaksanakan APBD secara transparan dan akuntabel. Hasilnya Provinsi Kaltara mendapatkan Penghargaan oleh BPK RI dan Menteri Keuangan, karena sudah dua tahun berturut-turut sebagai DOB mampu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (LKPD) oleh BPK RI untuk tahun 2014 dan 2015, juga dari MURI yang memberikan penghargaan sebagai DOB Pertama yang langsung dan paling cepat memperoleh opini WTP. (adv)