Pemerintah Didesak Cabut Moratorium DOB


korankaltim
korankaltim
2016-10-07 05:05:24
172 Wilayah Layak Dimekarkan



JAKARTA - Komite I Dewan Perwakilan Daerah mengonsolidasikan 101 kepala/wakil kepala daerah yang mengusulkan 172 daerah otonom baru dengan mendesak pencabutan moratorium DOB. Mereka juga meminta pemerintah selesaikan dua rancangan peraturan pemerintah terkait pembentukan DOB.

Saat konsolidasi kepala/wakil kepala daerah di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10) lalu, yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dilakukan juga penandatanganan nota kesepakatan antara Komite I DPD dan para kepala/wakil kepala daerah yang mengusulkan DOB.

”Kami mendesak pemerintah dan DPR segera memproses dan menetapkan 172 DOB tersebut tahun depan,” kata Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam.

Menurut dia, dua rancangan peraturan pemerintah yang diminta untuk segera dituntaskan adalah RPP Desain Besar Penataan Daerah dan RPP Penataan Daerah. Kedua RPP itu merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

”UU memerintahkan peraturan pelaksana harus selesai dua tahun setelah UU disahkan. Itu artinya, saat ini harusnya RPP sudah selesai, tetapi kenyataannya masih belum. Kami mendesak pemerintah segera menyelesaikan agar pemekaran bisa dilakukan,” ujar Muqowam.

Pemekaran, tambah Muqowam, penting untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada publik. Pemekaran diyakini juga akan membuka ruang inovasi dan kreasi daerah membangun daerah. Melalui pemekaran akan terjadi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak melanjutkan kebijakan moratorium.

Muqowam juga mengkritik alasan pemerintah yang selama ini mengaitkan kebijakan moratorium dengan ketiadaan anggaran. Alasan tersebut dinilainya tak masuk akal. Pasalnya, kebutuhan anggaran untuk DOB diakui tidak besar. Jika diasumsikan tiap daerah butuh dana Rp 200 miliar, berarti total untuk 172 daerah hanya butuh Rp 34,4 triliun. Sementara total APBN mencapai Rp 2.000 triliun.

Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani menambahkan, 172 daerah yang diusulkan untuk dimekarkan, selain hasil dari DPD menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat, juga pengecekan ke daerah yang diusulkan untuk dimekarkan, serta hasil kajian analisis persyaratan jadi DOB. ”Jadi, sebanyak 172 daerah itu sudah layak untuk dimekarkan,” kata Benny. (kcm)

baca LAINNYA