Published On: Sen, Mei 27th, 2013

Pemilihan Bupati/Walikota Kembali ke DPRD

JAKARTA-Komisi II DPR terus menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bila undang-undang ini disahkan, pemilihan bupati/walikota dikembalikan ke DPRD, sementara  Pemilihan Guber-nur (Pilgub) tetap dipilih secara lang-sung. Artinya, Pemilihan Walikota Tarakan yang digelar September nanti bakal terkena aturan anyar ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, Panja RUU Pilkada sudah menggelar rapat dengan pemerintah. Bersama peme-rintah, DPR sepakat mengembalikan pemilihan bupati/walikota ke DPRD.
“Sebelumnya pemerintah mengu-sulkan pemilihan gubernur yang tadi-nya (diusulkan dipilih) oleh DPRD, sekarang langsung. Lalu, bupati/walikota tadinya langsung, sekarang DPRD,” kata Hakam di Jakarta.
Tujuan Pilkada langsung dilaku-kan di provinsi bukan di kabupaten/kota agar lebih menguatkan posisi Gubernur. Terutama mengurangi konflik sosial dalam Pilkada yang ak-hir-akhir marak terjadi di beberapa daerah.
Selain itu, pembahasan RUU Pilkada juga menyepakati penyatuan waktu Pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada akan dilaksanakan dalam dua gelombang, pertama tahun 2015 sebanyak 279 Pilkada propinsi maupun kabupaten. Kemudian tahun 2018 sebanyak 244 Pilkada.
Hakam menambahkan, pasangan yang maju di Pilkada diusulkan tidak satu paket. Hanya kepala daerah yang dipilih, adapun wakilnya dipilih kepala daerah terpilih, bisa berasal dari PNS atau bukan PNS. Kemu-dian daerah yang penduduknya kecil, tidak ada wakil kepala daerah. Misal, yang jumlah penduduknya di bawah 100 ribu, tidak ada wakil kepala daerah. Sementara, yang jumlah penduduknya 100 ribu hingga satu juta orang, ada satu wakil kepala dae-rah, di atas satu juta ada dua wakil.
“RUU Pilkada ini prioritas, Panja fokus menyelesaikan ini,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sebelumnya, anggota Panja RUU Pilkada Aus Hidayat yang juga ang-gota DPR asal Kaltim mengatakan, meski mengubah sistem yang seka-rang berjalan. Kaltim dan Kaltara dengan 14 kabupaten/kota tidak ber-dampak dahsyat jika RUU Pilkada ini diberlakukan.  “Kabupaten/kota yang lebih banyak kan di Jawa, itu pengaruhnya dahsyat,” katanya.
Terkait jadwal Pilkada serentak, menurut Aus, Pilgub Kaltim yang akan berlangsung September ini bisa saja ditunda apabila RUU mengi-syaratkan aturan itu sejak disahkan dan diundangkan langsung diberla-kukan. “Fraksi-fraksi masih memba-has ini,” kata politisi PKS ini.(geb)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web