Published On: Ming, Mar 24th, 2013

Pemkab Diminta Tindak Pengecer BBM

NUNUKAN – Keberadaan pedagang eceran (Pengecer) bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin, seakan jadi persoalan klasik dan tak berujung di Nunukan. Tanpa tindakan tegas, pengecer yang jelas melanggar peraturan dan merugikan masyarakat luas, dibiarkan bebas memperjualbelikan barang subsidi pemerintah.

“Ketegasan pemerintah jangan sampai membuat resah masyarakat. Penjual-penjual bensin eceran ini ditindaklah,” kata Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis kepada wartawan lusa kemarin.

Selama ini, kata Politisi Parta Bulan Bintang ini, keberadaan pengecer premium ditenggarai sebagai salah satu penyebab panjangnya antrian kendaraan di APMS Nunukan. Mereka mengantri berulang kali agar mendapatkan BBM lebih banyak. Kemudian dijual kembali hingga Rp10 ribu per botolnya atau sekitar satu liter.

“Saya pernah ngomong dengan pedagang bensin, kalau mau bantu masyarakat Nunukan silahkan beli bensin di mana saja untuk dijual kemasyarakat karena kita kekurangan bensin. Tapi kalau beli bensin subsidi, salah. Alasannya ngomong ke saya, kami beli dari Tawau,” ungkap Nardi Azis.

Nardi tegas mengingatkan, memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi dilarang dan diancam hukuman pidana penjara. Sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. Dalam UU Migas tersebut, akan diancam pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp6 miliar. “Tapi kalau yang Rp10 ribu ini (BBM), barang non subsidi, ngak ada masalah. Tapi kalau subsidi yang dijual lagi itu sudah salah. Ini barang untuk kita, kok diperjual belikan,” sesalnya.

DPRD Nunukan meminta Dinas Pertambangan dan Energi sebagai lembaga teknis yang menangani BBM di Nunukan, menindak tegas pengecer yang mengambil keuntungan dari barang subsidi pemerintah. “Tapi kalau temuan di lapangan itu bensin subsidi, pemerintah harus menindak, karena itu hak kita. Orang mencari keuntungan di subsidi itu luar biasa, sudah dosa, secara aturan salah juga,” ujarnya.

Persoalan BBM subsidi di Nunukan sejak beberapa waktu terakhir semakin parah. Antrian kendaraan di Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) semakin panjang dan keberadaan pengecer premium semakin marak. “Itu jadi PR buat saya di DPRD, dan saya akan bahas bersama teman-teman di DPRD tentang barang subsidi ini,” janji Nardi Azis. (kh)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web