Pemkab Kalah PTUN, 40 CPNS Dilantik

0
3
DILANTIK: Bupati Rita Widyasari saat melantik 40 CPNS di Pendopo Wadah Etam, Jumat (30/12) lalu. Rita tidak melakukan upaya banding setelah majelis hakim PTUN memenangkan gugatan 40 honorer Kukar.

Rita Menolak Banding

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari me-lantik 40 CPNS formasi K2 pada Jumat (30/12/2016) lalu. 40 CPNS itu dilantik setelah Pemkab Kukar kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.
“Selamat kepada bapak/ibu yang baru saja dilantik, kami dari Pemkab Kukar tidak mengajukan banding dan menerima keputusan PTUN. Bekerja secara profesional sebagai tenaga pendidik, teruslah me-ngabdi untuk kemajuan pendidikan Kukar,” kata Rita saat melantik CPNS yang rata-rata berprofesi sebagai guru.
Para CPNS itu dilantik setelah dinyatakan menang oleh majelis hakim PTUN Samarinda. Kelulusan mereka sebagai CPNS sempat dianulir pada 2014 lalu karena diduga memalsukan SK honorer.
Pelantikan ini diwarnai isak tangis. Mereka terharu setelah melewati perjuangan yang panjang untuk menjadi abdi negara.
Salah seorang tokoh masyarakat Kukar, Syahrial Setia bersyukur atas pelantikan itu. Ia mengaku telah beberapa kali memberikan masukan ke Bupati Rita agar mereka segera dilantik menjadi CPNS karena pengabdian mereka menjadi guru di daerah pedalaman sangat luar biasa.
“Mereka sudah menerima NIP 2014 oleh BKN, hanya diduga SK kepsek (tenaga honorer) pe-ngangkatan mereka palsu, NIP mereka harus dibatalkan. Mereka tidak bersalah, hanya format SK pengangkatan masing-masing kepsek saja yang berbeda,” kata Mantan Sekda Kukar yang akrab disapa Pak Yong ini.
Sementara itu, seorang CPNS yang ikut dilantik yang mengajar di SDN 029 Dusun Loa Gagak, Kecamatan Loa Kulu, Isnawati sangat senang karena telah dilantik.
Isna sudah mengajar di Loa Gagak sejak 1993 atau 23 tahun yang lalu, yang saat pertama kali mengajar sebagai tenaga guru honor menerima upah tak sampai Rp20 ribu perbulan.
“Saat saya pertama kali mengajar, dusun belum teraliri listrik dan infrastruktur sangat jelek. Saya sudah beberapa kali gagal mengikuti tes CPNS, akhirnya lolos juga,” ujar Isna dengan linangan air mata.
Isna dan teman-teman se-nasibnya terpaksa patungan untuk membayar jasa pengacara asal Balikpapan.
Untungnya, kata dia, pengacara itu memahami kondisi mareka sehingga tidak menentukan tarif.
“Sejak kasus ini mencuat, ada dari kami yang tidak menerima honor mengajar sepeserpun karena dianggap sudah memiliki NIP, namun ada juga kepsek yang merasa kasihan dengan mem-berikan honor sebesar Rp300 ribu perbulan. Kami belum me-ngetahui apakah kami kami dirapel nantinya, saya hanya bisa bersyukur kami menang,” ungkap Isna. (ran415)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here