Pemkab akan Panggil Sekdes Loa Ulung

0
17

Dituding Kacaukan Pembayaran Pesangon eks Karyawan PT FBS

TENGGARONG – Dianggap mere-sahkan karena ingin mengambil alih penanganan pembayaran pesangon eks karyawan PT Fajar Bumi Sakti (FBS), Sekretaris Desa (Sekdes) Loa Ulung, Ridwan dan seorang bekas karyawan perusahaan itu, Hartono akan dipanggil Pemkab Kukar.
Pemkab ingin mengetahui motif kedua oknum tersebut yang berusaha mengambil alih proses pembayaran pesangon dan ingin menguasai aset yang ditinggalkan perusahaan milik Bakrie Group tersebut.
“Eks karyawan berjuang bertahun-tahun agar pesangonnya dibayarkan. Tiba-tiba datang kedua oknum ini. Padahal, eks karyawan sudah menyerahkan urusan ini ke Pemkab Kukar, bukan ke pihak desa atau perorangan lagi. Kita akan panggil keduanya terkait apa yang sudah mereka buat kepada ratusan eks karyawan PT FBS,” ujar Kabag Administrasi Pemerintahan Setkab Kukar, Sunggono kepada Koran Kaltim, kemarin.
Menurut Sunggono, saat ini sudah ada beberapa investor yang tertarik untuk mengelola besi tua serta aset lainnya yang ditinggalkan perusahaan itu.
“Dalam waktu dekat akan ada investor yang datang ke Kukar untuk bertemu dengan pemkab dan eks karyawan. Kita juga akan bertemu dengan owner FBS agar permasalahan ini cepat selesai dan pesangon eks karyawan bisa segera dibayarkan,” terang Sunggono.
Sementara itu, koordinator keamanan aset PT FBS, Nur Mulku mengaku eks karyawan PT FBS sangat resah atas ulah kedua oknum tersebut, karena berusaha mempengaruhi eks karyawan agar mengambil alih penguasaan aset perusahaan.
Beberapa waktu, kata Mulku, kedua oknum tersebut mengundang eks karyawan dan berusaha membujuk mereka agar menyerahkan biodata lengkap dengan nomor rekening dan meminta eks karyawan menandatangani surat kuasa pembayaran pesangon.
“Ada lima poin yang mereka minta, semua tidak masuk akal. Mereka berharap surat kuasa dari eks karyawan agar bisa menemui manajemen perusahaan di Jakarta untuk menagih pembayaran pesangon. Tidak ada karyawan yang menyetujui permintaan mereka,” terang Mulku.
Mulku menegaskan bahwa proses pembayaran pesangon itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada Pemkab Kukar. “Kalau mereka ngotot berarti mereka meremehkan Pemkab Kukar,” tegasnya. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here