Home >> Kutai Kartanegara >> Pemkab Tunggu Kepastian Pinjaman dari PT SMI
Marli
Marli

Pemkab Tunggu Kepastian Pinjaman dari PT SMI

Marli Yakin APBD 2017 Disahkan Tepat Waktu

TENGGARONG – Sekkab Kutai Kartanegara Marli tetap yakin APBD 2017 bisa disahkan tepat waktu atau pada 30 November mendatang. Saat ini, pemkab tinggal memfinalkan pembahasan KUA PPAS sebelum disampaikan ke DPRD Kukar.
“Pembahasan sudah hampir rampung, cuma menunggu kepastian pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Mudah-mudahan dalam dua-tiga hari ini sudah dapat kepastiannya,” kata Marli saat dihubungi Koran Kaltim, Rabu (23/11).
Diketahui, Pemkab Kukar mengajukan pinjaman ke PT SMI sebesar Rp900 miliar lebih. Dana itu akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan jalan dari Jembatan Pela di Kota Bangun menuju Muara Wis.
Pinjaman tersebut sudah diajukan beberapa bulan lalu dan PT SMI disebut menyanggupi. “Setelah menerima, kita maraton bahas APBD ini. Kita lambat (Sahkan APBD) karena menunggu pinjaman ini, jika tidak, APBD sudah selesai,” kataya.
Ia mengatakan, hal ini juga sudah disampaikan ke DPRD Kukar bahwa penyampaian KUA PPAS belum bisa dilaksanakan karena menung-gu kepastian pin-jaman. “Ren-cananya hari ini (Kemarin, Red) pembahasan ini mau difinal-kan di TAPD, tapi saya ma-sih rapat di Balikpapan, makanya ditunda besok (Hari ini) . Saya juga belum melihat angka pastinya berapa,” tegasnya.
Pinjaman tersebut, kata dia, memang harus di-realisasikan karena untuk menerus-kan pembangu-nan akses ke Jembatan Pela agar sebagian wilayah hulu Kukar tidak terisolir.
“Jembatan di Muara Pela (Jembatan Pela) ke Muara Wis kapan bisa dibangun kalau nggak pinj-am. Rp900 miliar itu sesuai rencana pembangunan jalan tersebut,” bebernya.
Marli menegaskan pembahasan KUA PPAS hingga pengesahan selesai dalam minggu-minggu ini. Sebab jika APBD tidak disahkan sebelum atau pada 30 November mendatang, kepala daerah dan anggota DPRD tidak akan digaji selama enam bulan. “Sanksi? Nggak-lah kita selesai, optimis selesai,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kukar Salehuddin pesimis APBD 2017 disahkan tepat waktu. Sebab, hingga Selasa (22/11) lalu, TAPD bersama DPRD belum membahas KUA PPAS. DPRD mengaku khawatir dengan sanksi yang akan dijatuhkan pemerintah pusat.
Namun, Saleh juga memaklumi kondisi itu, mengingat saat ini Pemkab Kukar sedang disibukkan dengan perubahan komposisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kondisi keuangan yang menurun.
“Kita akan lakukan pembahasan di minggu-minggu ini, tapi saya pikir hampir semua daerah di Indonesia demikian,” kata Saleh. (ami)