Home >> Balikpapan >> Pemkot – DPJP Kaltimra Sinergikan Pemetaan Data WP

Pemkot – DPJP Kaltimra Sinergikan Pemetaan Data WP

BALIKPAPAN-Pemerintah Kota Balikpapan bersama DJP Kaltimra bersinergi menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program pemetaan potensi pajak daerah maupun pajak pusat.
Diharapkan kerja sama ini akan mampu menggenjot penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak atas PPh 21 (pejak penghasilan) PPh 25, dan 29.
DPJP Kaltimra berharap pemerintah kota dapat menyelaraskan data kegiatan usaha yang telah terdaftar dengan data yang dimiliki oleh kantor pajak, untuk menyesuaikan kegiatan usaha mana saja yang masih bisa digali potensi penerimaan pajaknya.
Kepala Bidang Data dan Penggalian Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kaltimra, Chairul mengatakan selama ini PPh 21 sudah berjalan namun belum dilakukan penggalian secara maksimal disamping belum terjadi pemetaan obyek maupun wajib pajak yang ada.
“Kalau penerimaan dari PPh pasal 21 [badan] serta PPh pasal 25 dan 29 untuk orang pribadi bisa dimaksimalkan, nanti dana bagi hasil untuk daerah dari penerimaan pajak itu juga semakin besar. Proporsi bagi hasilnya sudah ditentukan oleh kementerian dan sudah berlaku lama,” jelasnya
Pembagian dana bagi hasil atas penerimaan PPh pasal 21, 25, dan 29 itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK 02/2006. Dalam beleid itu disebutkan besaran yang diterima oleh pemda adalah 20 persen, dengan rincian 12 persen untuk kabupaten dan kota dan 8 persen provinsi yang bersangkutan.
Dalam peraturan yang sama juga tertera bahwa kota atau kabupaten tempat wajib pajak terdaftar akan mendapatkan 8,4 persen, dan 3,6 persen untuk seluruh kota dan kabupaten pada provinsi bersangkutan dengan bagian yang sama besar.
Sebelumnya, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara memetakan potensi pajak pada segala jenis kegiatan usaha. Hingga saat ini, kegiatan itu baru menghasilkan data berdasarkan kategori profesi, dokter, pengacara, konsultan pajak, notaris, dan arsitek.
Chairul mengakui koordinasi dan integrasi data WP sudah dilakukan namun belum maksimal seperti sekarang ini. Potensi pajak dari orang pribadi, badan dan pajak penghasil ini akan bermanfaat bagi pemkot sebagai sumber pendapat alternatif selain dana bagi hasil migas dan batu bara yang selama ini selalu diandalkan untuk menopang struktur keuangan pemerintahan.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mendukung penuh pelaksanaan pemetaan potensi pajak tersebut. Menurutnya, dengan data yang dihasilkan itu kantor pajak dapat mendata sumber penerimaan yang selama ini belum digali secara maksimal.
Riza juga berharap kantor pajak dapat menindaklanjuti persoalan wajib pajak badan yang terdaftar di kota lain atau memiliki kantor cabang sehingga segala perpajakan dipungut di pusat. Padahal kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dominan berada di Kalimantan Timur. Permasalahan ini, kata dia, seringkali dikeluhkan oleh kepala-kepala daerah di Kaltim. (din)