Breaking News
Home >> Headline >> Pemprov Batal Utang Rp337 M

Pemprov Batal Utang Rp337 M

Hasil Konsultasi, Ditolak Kemendagri

SAMARINDA – Pemprov Kaltim batal ajukan opsi utang dana Rp337 miliar ke pihak ketiga untuk menutupi defisit anggaran pada perubahan APBD Kaltim 2016. Pasalnya, saat konsultasi Pemprov dan DPRD Kaltim ke Kemendagri, rencana ajukan utang justru ditolak, karena pertimbangkan waktu peminjaman dana yang tak mungkin dilakukan pada perubahan APBD. Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi Kaltim, Rusmadi kepada Koran Kaltim, Rabu (23/11).
“Pemprov dan DPRD Kaltim sudah konsultasi ke Kemendagri, hasilnya ditolak untuk ajukan pinjaman dana Rp337 miliar. Pertimbangannya, tidak dimungkinkan untuk utang pada perubahan APBD,” ucap Rusmadi, kemarin.
Namun, Rusmadi menjelaskan, rencana utang tersebut dapat dilakukan pada awal tahun anggaran atau perencanaan APBD murni. “Di internal kami, opsi pinjam dana tak jadi pilihan. Karena, kondisi keuangan yang sulit, harus membayar utang,” katanya.
Jika opsi pinjam dana dilakukan pada APBD Kaltim 2017, Rusmadi yakin semakin menyulitkan keuangan Kaltim. Sebab, pembayaran utang hanya dilakukan selama tahun 2018 saja. “Kalau kami jadi pinjam dana ke bank, dengan asumsi bunga perbankan 8 persen dari total utang Rp337 miliar, maka bunga dari pinjaman itu Rp26,96 miliar. Hal ini yang dipertimbangkan termasuk pemanfaatan dana tersebut. Belum lagi beban bunga yang harus dibayar,” terangnya.
Karena itu, Rusmadi mengaku akan lakukan rasionalisasi belanja, sebagai langkah awal atasi defisit anggaran mencapai Rp337 miliar. Hal itu sesuai saran Kemendagri. Rasionalisasi akan dilakukan terhadap belanja bukan prioritas, seperti hibah Rp255 miliar, bantuan keuangan dan belanja rutin instansi. “Untuk alokasi belanja operasional sekolah daerah akan tercantum dalam belanja hibah. Karena bersifat wajib dan akan dipindah dalam item bukan hibah,” tambah Rusmadi. (amb)