Breaking News
Home >> Politik >> Pemprov Kaltim Dinilai Gagal Atasi Defisit Anggaran
Gagal : Suasana rapat paripurna DPRD Kaltim pandangan umum fraksi atas nota penjelasan keuangan dan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2016. Pemerintah dinilai gagal siasati defisit anggaran.
Gagal : Suasana rapat paripurna DPRD Kaltim pandangan umum fraksi atas nota penjelasan keuangan dan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2016. Pemerintah dinilai gagal siasati defisit anggaran.

Pemprov Kaltim Dinilai Gagal Atasi Defisit Anggaran

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim kembali ‘menyentil’ pemerintah dibawah kepemimpinan Awang Faroek Ishak. Sembilan fraksi di Karang Paci menyoroti kinerja Pemprov Kaltim yang masih belum memiliki terobosan menutupi defisit anggaran.
Penilaian itu terungkap saat digelar rapat Paripurna ke-26 dengan agenda penyampain pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan keuangan dan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2016. Bertempat di gedung utama DPRD Kaltim, sembilan fraksi menyampaikan pandangan umum mereka. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD M Syahrun. Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak diwaliki Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Rusmadi.
Di tengah defisit anggaran yang tak kunjung usai, sejumlah fraksi meminta pmerintah lebih kreatif menggali sumber penghasilan daerah di luar pertambangan batu bara serta Minyak dan Gas (Migas) yang maih lesu.
“Fraksi Partai Amanat Nasinal (PAN) berpandangan defisit APBD 2016 merupakan bentuk kegagalan pemerintah melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan,” kata juru bicara Fraksi PAN, Zain Taufik Nurrohman, saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Fraksi PAN menilai, sejauh ini belum ada terobosan menyiasati perekonomian daerah yang menjadi pengganti pendapatan dari sektor migas dan batubara. “Pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata yang katanya digadang-gadang jadi alternatif perekonomin daerah, seakan berjalan ditempat. Tidak ada kemajuan signifikan untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah,red) dalam sektor tersebut,” cetusnya.
Fraksi PAN memaklumi langkah Pemprov Kaltim menangani defisit dengan mengurangi anggaran belanja langsung dan tidak langsung. Namun, terhadap pemangkasan anggaran tersebut, fraksi PAN menekankan pemerintah agar memperhatikan beberapa hal.
“Pos anggaran sektor pendidikan, jangan sampai defisit ini menjadikan pemerintah melanggar ketentuan 20 persen APBD untuk sektor pendidikan,” pungkasnya.
Berbeda dengan frkasi PAN, fraksi Golkar lebih mengingatkan waktu yang tersisa sudah sangat terbatas, yakni lebih kurang hanya 2 bulan.
“Oleh karena itu, pembahasan harus segera dilakukan secara maraton, namun tetap cermat dalam perhitungannya. Sehingga pemprov memiliki waktu untuk merealisasikan angaran yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD 2016,” ujar Rita Artaty Barito, juru bicara fraksi Golkar saat menyampaikan pandangan umummnya.
Sebelumnya, nota penjelasan keuangan Raperda P-APBD Kaltim 2016 telah disampaikan oleh pemerintah dalam rapat paripurna DPRD Kaltim ke-25, Senin (17/10) lalu. (dor)