Pemprov Kaltim Disebut Egois

0
14
SEJUMLAH Anggota DPRD Kaltim berada di selasar RSIS saat meninjau langsung kondisi rumah sakit yang hentikan operasional sejak 16 November lalu. Wakil rakyat berdialog dengan perwakilan karyawan, Senin (21/11).

Anggota DPRD Kaltim Kunjungi RSI Samarinda

SAMARINDA – Masalah mendera Rumah Sakit Islam Samarinda (RSIS) membuat sejumlah anggota DPRD Kaltim mengunjungi rumah sakit yang hentikan pelayanan ke masyarakat sejak 16 November lalu. Penghentian itu akibat RSIS tak mendapat perpanjangan izin operasional dari Pemkot Samarinda, menyusul dicabutnya hak pakai atas gedung bekas Rumah Sakit Umum (RSU) berlokasi di Jalan Gurami oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
Dihentikannya operasional RSIS menuai kecaman para wakil rakyat Kaltim. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Rita Artaty Barito menilai Pemprov Kaltim egois dan tidak berpihak pada rakyat. Hal itu dibuktikan dengan tak mengindahkan kondisi RSIS yang selama ini sangat penting bagi masyarakat Samarinda, khususnya dalam pelayanan kesehatan tengah berlangsung 30 tahun silam.
“Pemprov sangat egois, seharusnya memberi toleransi perpanjangan izin operasional dengan tidak mencabut hak pakai atas gedung bekas RSU. Kebijakan seperti ini sangat tidak berpihak pada rakyat, dimana keberadaan RSIS sangat diperlukan masyarakat, tapi harus terhenti karena tak member izin operasional. Kami datang untuk mendukung dan meminta Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) dan karyawan tetap solid,” tegas Rita kepada Koran Kaltim, disela-sela kunjungan, Senin (21/11).
Rita juga meminta tidak perkeruh masalah yang dihadapi Yarsi. Sebab, ratusan karyawan menanti kepastian atas nasib mereka yang selama ini bekerja dan mengabdi di RSIS. Selain itu, warga sekitar dan masyarakat yang menantikan perawatan medis RSIS kembali menerima pasien.
“Seharusnya, pemerintah tanggal dan tidak perkeruh masalah. Sikap ego dan kepentingan masing-masing pihak harus ditanggalkan. Sebab, konflik yang ada merupakan upaya memecah belah soliditas Yarsi dan paramedis RSIS, apalagi imbasnya terhadap masyarakat dan piring nasi orang banyak,” sambung Rita.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Dahri Yasin yang turut dalam kunjungan itu berjanji akan berupaya mencari solusi atas masalah dihadapi RSIS. “Saya sangat prihatin dengan kondisi yang ada di RSIS. Pelayanan medis sudah terhenti, karyawan harus tetap sabar dan kompak untuk berjuang bersama,” seru Dahri.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrohman menyinggung rekomendasi diterbitkan DPRD Kaltim terkait izin operasional RSIS agar diperpanjang. Prose situ dilakukan seraya menunggu terbitkan keputusan berkekuatan hukum tetap.
“Pelayanan di RSIS seharusnya tidak sampai terhenti. Dengan begini, kondisi itu mengganggu pelayanan ke masyarakat. Kasihan masyarakat yang ingin berobat,” ucap Zain.
Karena itu, pihaknya mengaku segera menjadwalkan untuk memanggil pihak terkait, guna mencari solusi atas masalah dihadapi RSIS.
“Kami segera undang pihak terkait. Karena, terhentinya operasional RSIS sangat kami sesalkan. Nanti, 28 November saat bertemu gubernur dalam pembahasan Blok Mahakam, akan kami sampaikan masalahan RSIS ini,” terang politisi PAN itu yang diamini Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Hj Siti Qomariah.
Anggota DPRD Kaltim lainnya, Mursidi Muslim turut merasakan penderitaan karyawan RSIS yang merasa terbuang, meski telah mengabdi sejak puluhan tahun lalu.
Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis RSIS, Agus Setiawan menambahkan saat ini seluruh pasien yang sebelumnya menjalani rawat inap di RSIS sudah dipulangkan. Otomatis, seluruh ruang rawat inap di rumah sakit swasta tersebut telah kosong dari pasien. Namun, karyawan tetap bekerja seperti biasa, meski tetap membuka layanan pertolongan darurat bakal dirujuk ke rumah sakit terdekat.
“Sejak 16 November, kami setop pelayanan. Tapi, selesaikan tugas rawat pasien. Mulai hari ini (kemarin, Red) sudah kosong,” kata Agus.
Unit Gawat Darurat (UGD) tetap buka layanan 24 jam untuk kasus emergensi. Namun, pihaknya keluhkan berapa lama hal itu dilakukan, karena distribusi obat ke RSIS disetop karena tak ada izin operasional.
“Kami akan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kota Samarinda meminta difasilitasi, karena dalam Permenkes, saat rumah sakit tutup, obat-obatan harus tetap ada dan bisa melayani kasus darurat, jika harus rawat inap, maka dirujuk,” terangnya.
Soal karyawan RSIS, saat ini telah terpecah menjadi dua, yakni karyawan Yarsi yang bertahan dan karyawan Yarsi yang ajukan lamaran ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie sesuai keputusan Badan Layanan Umum Daerah. “Ada tiga lokasi rencana RSIS di Jalan AW Syahrani (kawasan Villa Tamara) seluas 2,5 hektare, Jalan Sejati di Sambutan atau Jalan DI Pandjaitan Samarinda,” tambahnya. (man)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here