SAMARINDA – Aksi unjukrasa pemuda kelahiran Muara Badak digelar Jumat (8/3) lalu di Kantor Camat Muara Badak dan Pintu Pos PT Vico Indonesia menuntut camat Muara Badak bersikap tegas terhadap perusahaan yang melakukan eksploitasi Minyak dan Gas (Migas), yakni PT Vico Indonesia dan PT Total E&P Indonesia agar memberi peluang kerja bagi pemuda Muara Badak. Sebab, sejumlah perusahaan yang beroperasi di Muara Badak tak membuka peluang pekerjaan bagi putra daerah lokal kelahiran Muara Badak, melainkan merekrut tenaga kerja luar Kalimantan.
“Daerah ini sudah dikelola puluhan tahun, tapi peluang kerja masih terabaikan. Karena perusahaan lebih prioritaskan warga asal luar Muara Badak untuk menjadi karyawan di perusahaan. Beberapa kasus pernah ditemukan beberapa orang luar Kalimantan mengikuti program kerja magang dan pelatihan beberapa bulan. Justru, setelah itu tiba-tiba direkrut menjadi karyawan,” ujar Ketua Komite Perjuangan Pembangunan Muara Badak (KopBadak), Musallal Askari kepada Koran Kaltim, kemarin
Menurutnya, pihak kecamatan yang berperan dan bertindak tegas untuk mendesak perusahaan tergabung dalam KKKS terdiri Pt Vico Indonesia, PT Total E&P Indonesia untuk membenahi sistem rekruitmen tenaga kerja berasal dari masyarakat Muara Badak. Hal ini menjadi kewajiban perusahaan dan tak bisa ditawar lagi dalam rangka bertanggungjawab terhadap perbaikan ekonomi masyarakat di sekitar operasional perusahaan di Muara Badak,         ”Pemerintah dan masyarakat bisa menolak kehadiran perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR). Karena,  salah satu bagian penting sesuai UU wajib memperhatikan peningkatan ekonomian, pendidikan dan peluang kepada masyarakat setempat. Seperti penerimaan tenaga kerja mengacu pada standar kompetensi dibutuhkan perusahaan,” jelasnya.
Tak hanya itu, tuntutan pemuda Muara Badak itu merupakan bentuk kekecewaan mendalam setelah merasakan kondisi riil di Muara Badak. Sehingga diperlukan gerakan moral agar mendapat respon semua pihak agar bangkit dan melawan atas upaya perampasan hak hidup masyarakat Muara Badak. Karena, minyak dan gas Muara Badak dikuras sejak puluhan tahun lalu, namun, masyarakatnya masih jadi penonton dan buruh kasar di negeri sendiri.         ”Data persentase karyawan di Muara Badak, khususnya posisi strategis didominasi pekerja asal luar Muara Badak. Sedangkan warga lokal hanya menjadi karyawan rendahan sejak puluhan tahun. Hal yang lebih menyedihkan, upah diterima sangat jauh berbeda,” tegas Musallal juga Ketua Tim CSR Muara Badak ini.
Karena itu, ia berharap perusahaan Migas di Muara Badak dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan program lebih menyentuh kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Dengan menyiapkan alokasi dana sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat, selain itu subkontraktor yang juga beroperasi di Muara Badak harus berperan dalam pelaksanaan program CSR, sehingga memberi peluang kerja bagi masyarakat lokal. (ca)

Bagikan Berita Ini