Dipublish: 29 Agustus 2013, 21:50

Pengelolaan Keuangan Perlu Lebih Baik

Seluruh Fraksi Minta LKPJ Disahkan jadi Perda

TANA TIDUNG – DPRD menggelar Rapat Paripurna XV Masa Sidang II tahun 2013. Agendanya penyampaian pandangan umum seluruh fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati terhadap APBD tahun 2012. Sebanyak 15 anggota DPRD hadir. Rapat dimpin  HM. Inuch selaku Wakil Ketua I dan dihadiri Wakil Bupati, Markus Yungking.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Pelopor Perjuangan Pembangunan Merdeka atau FPPPM melalui juru bicaranya, Herwansyah, menyebut LKPJ APBD tahun 2012 sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta sarana evaluasi target serta pencapaian program pembangunan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

“Ke depan, kita berharap kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah Tana Tidung bisa ditingkatkan, tentu diiringi kualitas kegiatannya,” sarannya. Sehingga, lanjut Herwansyah, seluruh program bisa diperoleh output, outcome, impact dan benefit yang jelas. Bukan sekadar menghabiskan anggaran dan membukukannya secara baik.

Fraksi Golongan Karya melalui Juru bicara Heri Rizal, menyatakan pertanggungjawaban pemerintahan lebih ditujukan pada pertanggungjawaban yang bersifat adminisfratif formalistik yang meletakkan variabelnya pada dokumen dan data secara statistik. Padahal jauh lebih penting dipahami  dan  dilaksanakan.

Fraksi ini memberi apresiasi atas peningkatan pendapatan daerah  dari target semula  sebesar Rp 738.682.129.578 menjadi Rp 1.182.923.824.293 atau meningkat menjadi 134,91 persen. Laporan keuangan menjadi media komunikasi Pemkab ke publik sebagai wujud transparansi informasi sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sekaligus evaluasi perbaikan.

Target realisasi  belanja daerah APBD  2012 sebesar Rp 1.535.354.011.934 dan realisasi  belanja  sebesar Rp 1.038.876.466.369 atau hanya terserap 67,66% persen. Sehingga menimbulkan silpa sebesar Rp 801.948.867.947. “Hal ini menjadi anomali. Sayangnya fraksi Golkar belum bisa melakukan evaluasi mendalam terhadap rancangan perda pertanggung jawaban itu. Sebab, masih menunggu hasil LHP BPK,” jelas Heri Rizal.

Fraksi Golkar menyebut, sejak 2010 sampai 2011, laporan keuangan Pemkab Tana Tidung selalu mendapatk opini  disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kondisi itu harus menjadi perhatian serius Bupati  untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi pemerintahan agar di masa depan laporan keuangannya lebih baik. Dari keseluruhan Pandangan Umum Fraksi-fraksi yang disampaikan, mereka meminta agar segera dilakukan pengesahan LKPJ Bupati tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah. (Adv/ifa)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger