Home >> Politik >> Pengelolaan Pajak Dinilai Belum Maksimal

Pengelolaan Pajak Dinilai Belum Maksimal

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kaltara, Abdur Rahman Rasyid menilai pengelolaan pajak dan retribusi di Kaltara belum maksimal.
Ia menjelaskan pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan telah diatur oleh Undang-undang. Meski terkesan ada unsur paksaan, namun pajak harus menjadi atensi pihak terkait agar dikelola maksimal dan tak pandang bulu.
“Kalau kami melihat urusan pajak belum maksimal. Masih banyak yang perlu dibenahi termasuk pengelo-laannya,” katanya.
Ia mengakui Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu terbesar berasal dari kontribusi pembayaran pajak. Oleh sebab itu ia menegaskan pengeloaan pajak yang belum maksimal dibenahi dan diperbaiki lagi. “Pajak ini wajib, tapi jangan sampai masyarakat merasa terbebani. Yang terpenting pelayanan dari pengelola pajak, sehingga pembayaran pajak tak membebani siapa pun dan berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Hal lain yang berkaitan dengan pajak yakni retribusi daerah. Ia menegaskan penarikan retribusi dalam bentuk apa pun boleh dilakukan dengan syarat fasilitas maksimal diberikan oleh pemerintah. “Jangan sampai retribusi ditarik, tapi fasilitas tidak memadai,” tegasnya.
Politisi Nasdem ini berharap pemerintah harus memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Unsur-unsur yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan harus dihilangkan. “Saat ini Kaltara juga masih proses perda tersebut, kami harap ini bisa berpihak kepada masyarat,” harapnya.
Sementara itu, ia juga berharap Raperda tantang Pajak dan Retribusi daerah bisa segera disahkan. Terlebih sejauh ini, Pansus sudah melakukan sejumlah tahapan termasuk melaku-kan koordinasi dengan Kementerian terkait. (zz)