Home >> Samarinda >> Pengesahan APBD Diyakini Telat

Pengesahan APBD Diyakini Telat

Terhambat Belum Disahkannya SOTK Tapi Tak Ada Sanksi dari Kemendagri

SAMARINDA – Pengesahan APBD 2017 dipastikan telat dari jadwal yang telah ditetapkan yaitu akhir bulan ini. Itu disebabkan Struktur Organisasi Tenaga Kerja atau SOTK yang baru belum disahkan oleh Pemkot Samarinda.
Hal ini disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DRPD Samarinda Syaiful, Rabu (23/11) kemarin. “Saya yakin APBD 2017 belum bisa disahkan akhir bulan ini karena pemkot belum mengesahkan SOTK yang baru. Kalau SOTK belum disahkan bagaimana mungkin anggaran bisa disahkan,” papar Syaiful.
Padahal menurutnya saat ini SOTK yang baru sudah selesai dirancang oleh Bagian Organisasi namun untuk pengesahannya baru dilakukan pada pertengahan Desember sehingga hal inilah yang masih menjadi bahan pertimbangan dari pihak Banggar untuk mengesahkan anggaran 2017. “Kami sudah mengkonsultasikan hal ini dengan pihak Kemendagri dan mereka memaklumi keterlambatan pengesahan APBD ini sehingga kami tidak akan mendapat sanksi,” ujar Syaiful.
Sebelumnya Kabag Organisasi Siami Misnam memastikan pertengahan Desember ini baru akan melantik pejabat-pejabat yang bakal mengisi 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah terbentuk berdasarkan SOTK yang baru. “Pak Wali sudah menyetujui rancangan SOTK yang baru ini, namun untuk pelantikan pertahap dari jabatan eselon II dulu baru kejabatan dibawah lainnya,” papat Siami. “Pada prisnsipnya, semua sudah selesai, tinggal yang kami bahas mengenai berkurangnya jumlah jabatan struktural akibat restrukturarisasi (dalam penyusunan ulang SOTK),” imbuhnya.
Pihaknya juga akan menyesuaikan UPTD yang tadinya masih mengambang dan akan segera diberikan aspek legalnya. “Mengenai ini, ya kita masih menunggu. Otomatis berkurang UPTD-nya. Mudah-mudahan peraturan cepat juga keluar,” harapnya.
Selain itu pemecahan lebih banyak terjadi ketimbang penggabungan atau peleburan instansi dalam penerapan UU 23/2014 itu. “Kelurahan akan bergabung di kecamatan. Jadi nama kelurahannya hilang. Lurah akan menjadi bagian dari kecamatan. Selama ini, kelurahan jadi instansi sendiri. Namun, jabatan lurah tetap ada, hanya tercatat menjadi satu SKPD dengan kecamatan,” bebernya.
Pemkot Samarinda juga masih bergelut dengan adanya dana kelebihan salur dari Pemerintah Pusat sehingga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Nanti saya akan berangkat ke Jakarta untuk meminta keringanan kepada pemerintah pusat agar dana kelebihan salur itu tidak kami kembalikan atau kalaupun harus dikembalikan bisa diangsur pengembalinnya,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Hermanus Barus. “Setelah mendapat persetujuan dari pusat baru kami sahkan anggarannya. Ya secepatnya sesuai deadline Novermber ini,” imbuhnya Hermanus. (ms315)