Breaking News
Home >> Kutai Kartanegara >> Pengesahan KUA PPAS 2017 Molor
PARIPURNA: Rapat Paripurna penyampaian KUA PPAS APBD-P 2016 beberapa waktu lalu.  Pengesahan KUA PPAS APBD 2017 dipastikan meleset dari waktu yang telah ditentukan.
PARIPURNA: Rapat Paripurna penyampaian KUA PPAS APBD-P 2016 beberapa waktu lalu. Pengesahan KUA PPAS APBD 2017 dipastikan meleset dari waktu yang telah ditentukan.

Pengesahan KUA PPAS 2017 Molor

TENGGARONG – Pengesahan KUA PPAS APBD Kutai Kartanegara 2017 dipastikan meleset dari jadwal yang telah ditentukan.
Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pengesahan KUA PPAS paling lambat dilakukan 30 November 2016.
Sekkab Kukar, Marli mengatakan lambatnya pengesahan KUA PPAS APBD Kukar 2017 terjadi bukan hanya di Kukar, namun juga di daerah lain. “Target 30 November itu KUA PPAS, bukan pengesahan APBD. Kita nggak bisa apa-apakan, hampir seluruh kabupaten/kota sama,” katanya.
Persoalannya, kata dia, karena adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai UU 23/2014 tentang Pemda. “Persoalan UU 23/2014 kan perubahan OPD baru, ‘kan semua orang menunggu perbup dan perda, kalau itu belum mana mungkin sahkan KUA,” bebernya.
Diketahui, sampai saat ini Pemkab Kukar masih menunggu selesainya penyusunan stuktur dan rincian tupoksi OPD, sebelum menyampaikan KUA PPAS APBD 2017 kepada DPRD Kukar. Hal ini yang menghambat penyusunan KUA PPAS. Di Kukar, dari 101 OPD di Kukar, kini hanya tinggal 56 OPD.
Marli menegaskan jika batas akhir pengesahan KUA PPAS memang 30 November, sedangkan APBD murni pada 30 Desember.
Jika Pemkab dan DPRD tidak mengesahkan APBD Kukar hingga 30 Desember maka akan dikenakan sanksi yakni kepala daerah dan DPRD tidak akan digaji selama enam bulan. “Untuk soal hukuman, saya pikir Pemerintah Pusat harus hitung dan pertimbangkan, ini UU 23 siapa yang buat, pusat kan. Masalah dari situ, nggak bisa menyulap urusan ini semudah membalik telapak tangan,” tegasnya.
Hanya saja, Marli enggan membahas lebih lanjut. Menurutnya, Pemkab saat ini bekerja secara optimal untuk menyelesaikan APBD Kukar 2017 ini. (ami)