Dipublish: 10 Juli 2013, 21:30

Penyusunan ABK Terkendala Laporan SKPD

PENAJAM – Penyusunan Analisai Beban Kerja (ABK) di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terkendala laporan dari masing-masing SKPD yang tidak optimal diberikan, sehingga terlambat untuk disampaikan ke Kementerian Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (Kemenpan – RB) RI. Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU Misni Mi’rajtul Attaqwa mengatakan, walaupun terkendala laporan masing-masing SKPD, tetapi saat ini ABK telah selesai disusun dan segera diserahkan ke Kemenpan – RB.
Diakuinya,  sebetulnya batas akhir penyerahan ABK termasuk Analisa Jabatan (Anjab) pada 31 Desember 2012 lalu, namun ditahun 2013 ini ABK baru saja selesai disusun dan segera disampaikan, sedangkan Anjab telah lebih dahulu disampaikan. Walaupun terlambat pusat masih memberi kesempatan kepada PPU untuk menuntaskannya, sebagai syarat mengetahui beberapa kebutuhan PNS di PPU.
“Dari hasil ABK tersebut, ternyata Pemkab PPU masih sangat membutuhkan tenaga pegawai. Pasalnya, kurangnya jumlah PNS ada jabatan yang dirangkap oleh pejabat, satu jabatan definitif satu lagi Pejabat pelaksana (Plt),” urainya.
Menurutnya, adanya rangka jabatan tersebut, tentunya beban kerja yang diemban petugas tersebut sangat berat dan jika dipaksakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun tidak optimal. Oleh karena itu, agar hasil maksimal, maka ada uraian tugas yang harus dikurangi, lalu pegawai ditambah dan dinas dengan tupoksi gemuk dipecah atau dimekarkan dinas baru.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) PPU Alimuddin menuturkan, walaupun ABK belum disampaikan ke Kemenpan – RB RI, sebagai syarat untuk mengusulkan kuota penambahan CPNS di Pemkab PPU, namun perekrutan CPNS dipastikan tetap ada di tahun 2013 ini.
“Memang Kemenpan – RB RI telah mensyaratkan empat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemkab, agar bisa mengusulkan serta mendapatkan kuota CPNS. Pertama adanya  kajian belanja pegawai dimana belaja pegawai harus di bawah 50 persen dari APBD setiap tahunnya,” katanya.
Namun, jika dilihat dari APBD PPU selama ini syarat itu tidak jadi masalah, karena belaja pegawai masih dibawah angka 50 persen dari total APBD PPU. Lalu syarat kedua menyerahkan analisa jabatan kepada Kemenpan –RB dan itu juga telah dilaksanakan, termasuk pada syarat ketiga yakni analisa  perhitungan kebutuhan berupa pemerataan PNS di seluruh wilayah dan penyampaian ABK,” bebernya. (nav)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger