Published On: Kam, Agu 29th, 2013

Pilgub Kaltim Bisa Merusak Indonesia

Mawardi: Jika Pemilih Kaltara Tetap Diikutkan

JAKARTA – Sengkarut politik dalam Pilgub Kaltim masih terus mengemuka. Carut marut kepastian hukum dalam konteks warga Kaltara yang diikut sertakan dalam Pilgub Kaltim kian menuai pelbagai komentar.

Kritikan pedas muncul dari Pengamat Politik yang juga Guru Besar Fisip UI, Prof. Dr. Mawardi Rauf. Menurutnya, secara hukum dan administrasi sudah jelas Kaltara dan Kaltim sudah berbeda provinsi. Meski Kaltim merupakan provinsi induk dari Kaltara, tapi hak pilih warga Kaltara tidak bisa digabung dengan Kaltim.

Prof. Mawardi mengingatkan, Kaltara sudah terbentuk resmi sebagai provinsi baru.  Jadi, tegasnya, secara legal dan hukum tidak lagi sebagai penduduk Kaltim. “Mereka tidak punya hak suara di Pilgub Kaltim. Jika masih diberi hak suara, itu tidak sah. Pilgub bisa batal dan diulang,” jelas Rauf, ketika dihubungi, kemarin.

Ia merasa heran adanya pemaksaan suara dari Kaltara dalam Pilgub Kaltim. “Ini jelas melanggar UU. Sarat kepentingan politik dan uang. Itu cari-cari alasan saja. Ini merusak Indonesia,” kritiknya. Menurutnya, pemaksaan suara kental kepentingan politik. Bahkan, ia mengendus ada kepentingan tertentu.

“Itu hanya cari peluang. Jelas-jelas menyalahi aturan. Sangat rawan jika dipaksakan. Dana Pilgub itu besar. Bisa terindikasi korupsi dan merugikan keuangan negara,” tegasnya. Ia meminta, jika masih dipaksakan maka KPU Pusat  dan KPU Kaltim sebagai penyelenggara Pilgub harus bertanggung jawab.

“Rusak indonesia jika begini. Sangat tidak rasional. Dalam dua tahun, dua kali ikut Pulgub. Ini merugikan uang negara,” tegasnya. Ia mengingatkan KPU untuk mengatur ulang hak pilih warga Kaltara dalam Pilgub Kaltim.

Dirjen Otda Kemendagri RI, Djohermansyah, juga melemparkan masalah ini pada KPU. Menurutnya, kewenangan penyelenggaraan pilgub ada pada KPU, bukan Kemendagri RI. “KPU telah menetapkan kebijakan, jika suatu daerah otonomi baru akan menggelar Pilkada, ikut provinsi induk,” jelas Herman, melalui ponselnya.

Ia menjelaskan, untuk Pileg dan Pilpres pun masih tetap ikut provinsi induk. Ukuran yang digunakan aturan main perundang-undangan, bukan teori pakar. Namun, ia enggan memberi komentar ketika ditanyakan tinggi mana wewenang UU Pembentukan Kaltara dengan aturan KPU. “Tanyakan KPU lagi,” tuturnya.

Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menjelaskan warga Kaltara harus tetap diikutkan dalam Pilgub Kaltim. Menurutnya, KPU punya aturan main tersendiri. “Sebagai daerah baru tergantung daerah induk. Hak mereka seharusnya bisa diberikan,” jelas Hadar, saat dihubungi.

Namun, ia enggan memberi komentar lebih jauh saat ditanyakan UU Kaltara dan aturan KPU. Apalagi, jika suara warga Kaltara tetap dipaksakan di Pilgub Kaltim berarti dalam dua tahun, ikut pilgub. Ini baru pertama kali di Indonesia. “Oke nanti saya cek ulang agar tidak salah memberi komentar. Kita akan rapat internal lagi,” papar Hadar.

Ketua KPU RI Husni Kamil, hingga berita ini ditulis, masih belum bisa dihubungi. Begitu juga dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar.

BERPEGANG SURAT EDARAN

Sementara itu, Anggota KPUD Kaltim Jofri menegaskan warga Kaltara dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Kaltim secara hukum masih masuk Kaltim. Karena provinsi Kaltara belum ada pemerintahan definitif, KPU dan DPRD Kaltara belum ada, kecuali Pj Gubernur. Oleh karenanya, masuknya pemilih Kaltara dalam DPT Pilgub Kaltim, berdasarkan surat edaran KPU RI Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten induk, tetap bisa melaksaakan Pemilu Kepala Daerah, melibatkan daerah otonomi baru.

Dikatakan Jofri, meski SE KPU RI itu tidak ada apa-apanya, karena tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan. Namun, karena sifatnya hirarki, maka keberadaan KPU RI sebagai regulator, kedudukannya tertinggi. Sehingga setiap regulasi yang dibuat KPU RI, seluruh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib menjalankannya.

“Kalau bicara tata urutan perundang-undangan, kedudukan surat edaran KPU RI itu tidak ada apa-apanya. Tapi berdasarkan perintah KPU RI (Pusat), karena sifatnya hirarki, maka perintah KPU RI yang mengatakan pileg dan Pilkada Kaltim masih dilaksanakan oleh KPU Kaltim. “Pilkada 2013 maupun Pileg 2014, masih KPU Kaltim yang melaksanakannya. Sedangkan Pilgub Kaltara yang akan digelar tahun 2015, pelaksanaannya nanti adalah KPU Kaltara, tentunya setelah DPRD Kaltara secara resmi dilantik,” jelas Jofri.

Jadi, sambung Jofri, pegangan KPU Kaltim mengikutsertakan warga Kaltara di Pilgub Kaltim, surat edaran KPU Nomor 162.

Menanggapi imbauan Komisi I DPRD Kaltim agar KPU Kaltim berkonsultasi ke Kejaksaan Tinggi Kaltim, maupun ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menurut Jofri, sikap KPU hanya menyampaikan surat edaran KPU RI tersebut, agar diketahui.

“Surat edaran itu akan kami sampaikan kepada Kejaksaan maupun BPK RI. Yang pasti KPU Provinsi sebagai supervisor KPU Kabupaten dan Kota serta pelaksana regulasi, akan menjadikan SE KPU 162 sebagai dasar hukumnya,” tandasnya.(rap/sua)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger

About the Author

korkal99 - Berita koran harian di kalimantan timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Berau, Bulungan, politik, pemilu, pilkada, kriminal, olahraga, ekonomi

Email
Print
WP Socializer Aakash Web