SAMARINDA - Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) money politic atau politik uang yang dibentuk Kepolisian dituntut kerja profesional. Tak tebang pilih dalam menindak temuan pidana pemilu. Semua kandidat harus diperlakukan sama, tak terkecuali. Banyak kalangan yang menilai kebijakan membentuk satgas ini sebagai langkah kontroversi. Kabareskrim memerintahkan polisi membentuk satgas ini. Tak terkecuali di Polda Kaltim

Sebanyak 150 polisi dari daerah dilatih secara teknis mengungkap adanya praktek-praktek yang mencederai pesta demokrasi. Mereka sudah bisa bertugas kala digelarnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim pada Juni 2018. Tugas mereka akan dilanjutkan pada Pemilu 2019.

Herdiansyah Hamzah, pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) menilai penegakan hukum pidana di Pemilu, sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki kaki tangan hingga ke tingkat kelurahan. Pda UU pemilu terbaru, Bawaslu bahkan bisa membatalkan pasangan calon jika terbukti pasangan calon melakukan politik uang.

“Sedari awal, wacana satgas politik uang ini memang kontroversial, terutama kekhawatiran tugasnya bakal tumpang tindih dengan sentra Penegakam Hukum Terpadu (Gakumdu). Kepolisian kan juga ada di sentra Gakumdu ini selain Bawaslu dan kejaksaan. Jadi justru jauh lebih baik jika sentra gakumdu ini yang dikuatkan.,” kata Castro - sapaannya - kemarin.

Satgas Politik Uang ini memang dibentuk serentak secara nasional. Tapi, tak bisa dibantah kalau saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan TNI yang sudah terlibat dalam dunia politik praktis. Di Kaltim ada mantan Kapolda Kaltim, Irjen Pol Safaruddin yang bakal menjadi kandidat perebutan kursi Kaltim 1. 

Hadirnya sang jendral dalam kontestasi politik di Kaltim dinilai Castro akan banyak menimbulkan kecurigaan. Satgas politik uang yang hanya seorang prajurit bisa mempidanakan mantan atasannya. Oleh karenanya, Castro meminta satgas bisa obyektif menjalankan tugasnya.

“Terlibatnya seorang jenderal pada kontestasi di Kaltim akan menimbilkan problem lain, tidak bisa dipungkiri, conflict of interest pasti ada. Ada kekhawatiran satgas bakal tebang pilih,” kata dia.

Sudah jadi harapan bersama jika satgas ini tetap berpegang pada aturan sebagai atasan. Besar harapan pilgub Kaltim menghasilkan pemimpin berkualitas. Lebih banyak pengawasan tentu semakin menutup ruang untuk terjadinya politik uang. Tetapi tentu saja Satgas politik uang ini bekerja sebagai second line dari sentra Gakumdu. 

“Jadi aktor utamanya tetap Bawaslu melalui sentra Gakumdu. Itu yang mesti dikuatkan. Ini sekaligus untuk menguatkan eksistensi Bawaslu dan Sentra Gakumdu, termasuk membangun kepercyaan publik terhadap lembaga ini,” kata Castro.

Pengamat politik DB Paranoan juga berpendapat jangan sampai hadirnya Satgas politik uang dari Kepolisian ini menyisihkan kerja-kerja Bawaslu dan Sentra Gakumdu. Jangan sampai ada anggapan polisi hadir karena kerja Bawaslu kurang maksimal.

“Sinergi kerja-kerja pemberantasan pidana pemilu memang perlu tenaga besar, tapi perlu diingat semakin ketat pengawasan biasanya akan semakin besar peluang terjadinya politik uang,” kata DB Paranoan.

Apalagi kata dia, saat ini kekuatan dari empat kandidat Pilgub Kaltim merata, tak ada yang menonjol. Artinya, kecerdikan pasangan calon bersama tim pemenangan dan partai menjadi kunci meraih sukses menguasai Gedung Gajah Mada. (tim)