SAMARINDA – Tes kesehatan pasangan calon (paslon) kontestasn Pilgub Kaltim rampung sudah. Seluruhnya ada 9 calon yang seluruhnya menjalanai tahapan ini. Hasilnya, tak ada satu pun yang tak lolos. Sedikitnya ada 28 ahli dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kaltim dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim yang dilibatkan.

Dari semua tes kesehatan yang dilakukan ternyata memakan biaya yang cukup tinggi. Bahkan, melebihi pagu anggaran yang yang disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim. Komisi Pemilu setelah di total harus merogoh kocek hingga Rp496 Juta.

Komisoner KPU Kaltim, Bidang Anggaran dan Logistik, Ida Farida ditemuiusai acara rapat pleno penetapan Rizal Effendy sebagai cawagub pendamping Andi Sofyan Hasdam mengaku kaget dengan anggaran yang disodorkan oleh tim pemeriksa kesehatan, Rabu (7/3). Ida menyebut ‘tagihan’ atas pelaksanaan tes kesehatan para calon, ternyata besarannya tiga kali lipat dari perencanaan awal. 

Informasi yang dihimpun media ini, biaya untuk tes kesehatan empat paslon hanya memakan biaya Rp100 juta lebih. Wanita berkerudung ini memaparkan, anggaran sebesar Rp496 Juta terbilang tinggi dari pagu anggaran yang ditetapkan KPU Kaltim sebelumnya. atas hal itu dirinya berencana akan berkomunikasi dengan pihak RSUD AW Sjahrani tentang biaya tersebut.

“Biaya Rp496 juta terbilang tinggi bagi kami mengingat pagu anggaran yang kami tetapkan tidak sebesar itu,” kata Ida.

Ida mengaku tak ada ada tambahan untuk menutupi biaya itu. Yang mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta keringanan anggaran kepada rumah sakit tipe A tersebut.

“Kami akan mememinta keringan tagihan,” ujar Ida.

Salah satu yang membuat biaya tes kesehatan membengkak, banyaknya komponen yang terlibat dalam tes kesehatan paslon cagub dan cawagub Kaltim, yakni HIMPSI, BNN dan IDI Kaltim. “Ini salah satu indikator membengkaknya tagihan kepada KPU Kaltim, Himpsi umpamanya tidak bisa hanya melibatkan satu orang, melainkan beberapa orang, lantaran regulasinya memang diatur seperti itu,” ujarnya.

Harusnya tim pemeriksa kesehatan sebelumnya melakukan pleno bersama dalam menetukan tim agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan tes kesehatan. “Sebut saja BNN memiliki tim, sementara di RS juga bisa melakukan tes serupa, begitu juga dengan Himpsi,” tandasnya.

Soal biaya tes kesehatan yang cukup tinggi, menurut Ketua IDI Kaltim, dr Nataniel Tandirogang itu relatif. Bagi dia tes kesehatan cagub-cawagub Pilgub Kaltim, standar pemeriksaan sama dengan presiden.

“Kan kita memakai klasifikasi VIP. Sama dengan standar se-Indonesia. Bakal calon presiden juga sama,”katanya.

Tim kesehatan yang melakukan pemeriksaan tes kesehatan yang dari empat paslon dan 9 orang cagub dan cawagub yakni dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kaltim. “Dalam tim pemeriksaan kesehatan tersebut ada 28 dokter, yakni dari IDI, HIMPSI dan BNN,” ujarnya. (sab)