Dipublish: 8 Juli 2013, 21:42

Pindah Partai, Anggota DPRD Harus Mundur Sebelum 1 Agustus

JAKARTA — Anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif tetapi telah pindah partai harus mundur dari jabatannya. Proses pengunduran diri paling lambat dan harus sudah diurus sebelum pengumuman Daftar Caleg Tetap (DCT) 1 Agustus mendatang.
Instruksi tersebut termuat lewat Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kemendagri Nomor 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013. Surat trsebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Tanah Air, termasuk pimpi-nan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, DPR Aceh, DPR Papua, serta DPR Papua Barat.
Mendagri Gamawan Fauzi menje-laskan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat 2 PP 16/2010 ditegaskan antara lain, anggota DPRD diberhentikan an-tarwaktu apabila menjadi anggota parpol lain. “Apabila pimpinan parpol yang bersangkutan enggan mengusul-kan pemberhentian antarwaktunya, maka anggota DPRD yang bersangku-tan diberikan kesempatan untuk me-ngundurkan diri dari jabatannya seba-gai anggota DPRD demi mengakomo-dasi hak politiknya dalam mencalon-kan diri pada pemilu 2014 dengan parpol lain,” katanya, Senin (8/7).
Menurut Mendagri, proses pember-hentian atau pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD, seharusnya dilakukan atas dasar usulan dari par-tai politik yang mengusung. Namun, seringkali parpol tidak menyampaikan usulan kepada ketua DPRD. Sementa-ra ketua DPRD juga tidak secara aktif melakukan proses PAW terhadap ang-gota yang sudah menjadi caleg dari partai berbeda.
Mendagri pun minta para gubernur, bupati dan wali kota untuk aktif me-nyampaikan rujukan terkait keberada-an anggota DPRD yang masih terdaftar padahal mencalonkan diri lewat partai lain. “Kami berikan batas waktu 14 hari kerja sejak surat itu diedarkan. Hal itu kami harapkan dapat secepatnya diproses, ” tambahnya.
Apabila dalam jangka waktu 14 hari tersebut pimpinan parpol tidak juga mengirimkan usulan pemberhentian, lanjut Mendagri, maka pimpinan DPRD dapat mengusulkan pember-hentian antarwaktu kepada Mendagri melalui gubernur untuk anggota DPRD provinsi. Serta kepada gubernur melalui bupati-wali kota dan selanjutnya diresmikan PAW-nya.
“Supaya proses itu tidak perlu menunggu pengusulan pemberhentian dari partai lama. Lantas kami buat surat edaran agar gubernur, bupati-wali kota serta ketua DPRD aktif,” ujarnya. (rol)

Bagikan Berita Ini

  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger