Breaking News
Home >> Headline >> Pinjaman Kukar Dikabulkan PT SMI

Pinjaman Kukar Dikabulkan PT SMI

Dana Rp950 Miliar Untuk Akses Jembatan di Kota Bangun

TENGGARONG – Meski proposal Pemprov Kaltim sempat ditolak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), berbeda dengan proposal diajukan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mendapat pinjaman dana senilai Rp950 miliar. Justru, komite salah satu BUMN itu mengabulkan permohonan utang tersebut. Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk menuntaskan pembangunan jalan akses Jembatan Martapura-Jembatan Pela di Kota Bangun menuju Muara Wis hingga Muara Muntai.
“Alhamdulillah, permohonan pinjaman dana mengarah pada persetujuan komite SMI. Yang ditunggu saat ini surat resmi dari PT SMI sebagai bukti atas persetujuan utang tersebut,” kata Sekretaris Daerah Kukar, Marli, Rabu (30/11).
Marli menjelaskan, jika terbit surat resmi dari PT SMI, pihaknya akan ajukan persetujuan utang tersebut ke DPRD Kukar. Karena, jangka waktu peminjaman selama kepemimpinan Bupati Rita Widyasari itu direncanakan hingga 8 tahun. “Pengembalian setiap tahun melalui APBD Kukar. Dana tersebut diambil dari dana bagi hasil (DBH). Jadi, dananya itu masuk dulu, baru dibayar. Persetujuan DPRD harus diputuskan bulan ini, jika tidak maka tak bisa masuk batang tubuh APBD Perubahan Kukar 2016,” tegasnya.
Marli mengungkapkan, alasan utang dana ke PT SMI karena defisit anggaran. Meski diakui anggaran ada, namun tak cukup untuk biayai pembangunan. Sehingga, untuk meneruskan rencana pembangunan dilakukan dengan meminjam dana. “Rencana pinjam dana didukung DPRD dan bupati serta pihak terkait. Apalagi tak hanya Kukar, hampir seluruh daerah berupaya pinjam dana. Informasinya, pinjaman untak Balikpapan Rp300 miliar disetujui juga,” ungkapnya.
Ditambahkan, mekanisme pencairan dana Rp950 miliar secara teknis belum dirinci. “Besok (Hari ini, Red) kami rapat rencana setelah disetujui. Saya sudah perintahkan buat undangan untuk bahas dengan instansi terkait, karena banyak syarat belum dipenuhi. Salah satunya persetujuan DPRD,” tambahnya. (ami)